Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, keterbukaan informasi publik, efisiensi, dan inovasi jadi kunci mewujudkan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program kerja Pemerintahan Prabowo - Gibran. Hal tersebut disampaikan Menteri Maruarar dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah di Jakarta, Senin (28/10/2024).
"Sesuai pesan Bapak Presiden, di Indonesia untuk menekan masalah korupsi masih harus perlu kerja keras. Sebagai contoh di Denmark untuk menekan angka korupsi salah satunya adalah dengan keterbukaan publik sehingga ada kontrol publik. Jadi mulai dari rapat di Kementerian PKP akan disiarkan terbuka secara online, termasuk acara ini mulai dari perencanaan struktur organisasi dan anggaran kita terbuka," kata Menteri Maruarar.
Dikatakan Menteri Ara, pada tahun 2025 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5,078 triliun untuk memulai program mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Alokasi tersebut antaranya untuk pembangunan Rumah Susun sebesar Rp3,53 triliun, pembangunan Rumah Khusus senilai Rp0,105 triliun, pembangunan Rumah Umum dan Komersial senilai Rp0,121 triliun, pembangunan Rumah Swadaya senilai Rp0,747 triliun, dan Dukungan Manajemen dan Teknis senilai Rp0,575 triliun.
"Untuk mewujudkan Tiga Juta Rumah per tahun diperlukan efisiensi, misalnya kita beli semen dalam jumlah besar harusnya mendapat diskon besar sehingga harga rumah bisa turun karena efisien. Saya ingin uang negara tidak hanya tidak dikorupsi, tetapi juga harus efisien dalam penggunaannya," kata Menteri Ara.
Selain efisiensi, Menteri Ara mengatakan, untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah per tahun juga diperlukan inovasi yang di luar kebiasaan (out of the box).
"Salah satunya bagaimana saya sudah meyakinkan Menteri Keuangan bahwa tanah-tanah hasil sitaan koruptor bisa dimanfaatkan untuk dibangun rumah bagi rakyat kecil," ujar Menteri Ara.
Dikatakan Menteri Ara, inovasi-inovasi tersebut diperlukan untuk memecahkan masalah keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah. "Sebagai birokrat tidak bisa hanya bekerja rutinitas dan menyerah terhadap anggaran yang ada dan birokrasi yang ada," ujarnya.
Terakhir, Menteri Ara menyatakan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset hunian yang telah dibangun Pemerintah. "Salah satunya seperti Rusun Pasar Rumput yang kemarin saya kunjungi. Kondisi rusun sudah bagus, layak, dan unit itu sudah dipasarkan dengan harga sewa Rp3,5 juta, itu bagaimana tepat sasaran untuk rakyat kecil. Akhirnya saya minta dihitung ulang biaya sewanya ketemu harga Rp1,25 juta sehingga terjangkau untuk rakyat kecil," ujarnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dan Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto. (Jay)
Komunikasi Publik
Kementerian PKP
