Bandung - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan Program Bedah Rumah (BSPS) di Provinsi Jawa Barat sebagai langkah percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Peluncuran ini dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Bupati Bandung Dadang Supriatna, Senin (13/4/2026).
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program BSPS merupakan instrumen utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Tahun lalu kuota BSPS di Jawa Barat sebanyak 6.374 unit, tahun ini kita tingkatkan secara signifikan menjadi 40.000 unit agar penanganan rumah tidak layak huni bisa lebih cepat,” ujar Menteri Ara.
Ia juga menambahkan bahwa peningkatan ini menyasar langsung daerah dengan kebutuhan tinggi, termasuk Kabupaten Bandung.
“Khusus Kabupaten Bandung, tahun lalu hanya 35 unit, tahun ini kita tingkatkan menjadi 1.200 rumah. Ini bentuk keberpihakan kita agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Sejalan dengan arahan Presiden, pelaksanaan program BSPS juga diarahkan untuk mendorong ekonomi lokal melalui penggunaan material dalam negeri. “Untuk 40.000 unit BSPS di Jawa Barat, kita akan menggunakan produksi genteng lokal dari para pengusaha di Jawa Barat. Jadi tidak hanya memperbaiki rumah, tapi juga menggerakkan ekonomi daerah,” jelasnya.
Dalam kegiatan peluncuran ini juga dilakukan simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) di Kecamatan Ketapang sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran.
Simulasi dilakukan dengan total anggaran Rp175 juta untuk 10 unit rumah penerima bantuan, atau sebesar Rp17,5 juta per rumah untuk kebutuhan bahan bangunan. Dari mekanisme tersebut, diperoleh efisiensi anggaran sebesar 6,83 persen atau senilai Rp. 11.950.000 yang dikembalikan lagi ke masyarakat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui program BSPS yang dinilai sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kami berterima kasih kepada Kementerian PKP atas peluncuran program BSPS ini. Masih banyak rumah tidak layak huni di Jawa Barat, dan program ini sangat membantu masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan dukungan penuh DPR terhadap program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
“Program BSPS ini sangat nyata dampaknya. Kami di DPR RI akan terus mengawal dan memastikan program ini berjalan optimal,” ujarnya.
Bupati Bandung Dadang Supriatna juga menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program BSPS, termasuk dalam pendataan dan pendampingan masyarakat penerima manfaat.
Program BSPS dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, di mana penerima bantuan terlibat langsung dalam proses pembangunan rumahnya.
Melalui peluncuran ini, Kementerian PKP berharap percepatan penanganan RTLH di Jawa Barat dapat berjalan lebih optimal, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat program perumahan yang tidak hanya menghadirkan hunian layak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (*)
