Bantul – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai upaya memperluas akses pembiayaan usaha sektor perumahan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat. Kegiatan berlangsung di Gelora Prapto Srimulyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta, jajaran BP Tapera, jajaran PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), pemerintah daerah, pelaku usaha sektor perumahan, serta masyarakat.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan bahwa Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional sekaligus meningkatkan kapasitas usaha masyarakat yang bergerak di sektor perumahan.
“KPP tidak hanya berbicara soal pembiayaan, tetapi bagaimana negara hadir membantu usaha rakyat berkembang dan naik kelas. Program ini ditujukan untuk kontraktor kecil, toko bangunan, produsen material, UMKM, pengembang skala kecil, dan berbagai pelaku usaha yang menjadi bagian dari ekosistem perumahan,” ujar Menteri Ara.
Menurutnya, sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian nasional karena mampu menggerakkan lebih dari 180 subsektor usaha.
“Ketika sektor perumahan bergerak, ekonomi rakyat ikut bergerak. Tukang bangunan bekerja, toko material berkembang, UMKM tumbuh, dan lapangan kerja tercipta. Karena itu KPP harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara memberikan apresiasi kepada BRI atas capaian penyaluran KPP yang dinilai sangat baik dan memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha.
“Hari ini BRI berhasil mencatatkan rekor penyaluran KPP dengan nilai serapan mencapai Rp332,5 miliar kepada 966 nasabah dalam satu kegiatan. Ini menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi dari para pelaku usaha sektor perumahan untuk berkembang dan naik kelas,” ujarnya.
Menteri Ara menjelaskan bahwa capaian penyaluran tersebut terdiri atas pembiayaan sisi pasokan (supply) dan sisi permintaan (demand) dalam ekosistem perumahan.
Untuk KPP sisi pasokan (supply), total penyaluran mencapai Rp145,5 miliar kepada 83 debitur. Rinciannya terdiri atas pembiayaan kepada kontraktor sebesar Rp3,7 miliar untuk 3 debitur, pengembang (developer) sebesar Rp80,3 miliar untuk 30 debitur, serta toko bangunan sebesar Rp61,5 miliar untuk 50 debitur.
Sementara itu, untuk KPP sisi permintaan (demand), total penyaluran mencapai Rp187 miliar kepada 883 debitur.
“Artinya program ini tidak hanya mendukung masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan, tetapi juga memperkuat seluruh rantai pasok perumahan mulai dari kontraktor, pengembang, toko bangunan, hingga pelaku usaha lainnya yang menjadi bagian dari ekosistem perumahan nasional,” ujar Menteri Ara.
Menurut Menteri Ara, keberhasilan program tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan usaha sektor perumahan mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.
“Kita ingin KPP menjadi alat pemberdayaan ekonomi rakyat. Tujuannya bukan hanya membangun rumah, tetapi juga membangun usaha rakyat agar berkembang, naik kelas, dan menciptakan lebih banyak pengusaha sukses serta orang-orang kaya baru di daerah,” tegasnya.
Menteri Ara menjelaskan bahwa tingginya penyerapan KPP mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi pembiayaan melalui BRI.
“Awalnya kami memberikan kuota sebesar Rp8 triliun kepada BRI. Karena kinerjanya sangat baik, kuota tersebut kami tingkatkan menjadi Rp12 triliun. Hingga saat ini realisasi penyalurannya telah mencapai Rp9,3 triliun,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan BP Tapera, perbankan, dan pemerintah daerah untuk memperluas akses pembiayaan usaha bagi pelaku sektor perumahan.
“Kami ingin membangun ekosistem perumahan yang kuat dari hulu hingga hilir. Karena itu kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BP Tapera, perbankan, dan pelaku usaha menjadi sangat penting,” ujarnya.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan usaha bagi masyarakat dan pelaku usaha sektor perumahan. Menurutnya, dukungan pembiayaan yang mudah diakses akan membantu memperkuat ekonomi rakyat sekaligus mendukung pertumbuhan sektor perumahan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, BP Tapera dan BRI juga memberikan sosialisasi mengenai mekanisme, persyaratan, serta manfaat Kredit Program Perumahan bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya.
Melalui sosialisasi KPP ini, Kementerian PKP berharap semakin banyak pelaku usaha sektor perumahan yang dapat memanfaatkan akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin sektor perumahan menjadi penggerak ekonomi rakyat. Jika usaha rakyat berkembang, lapangan kerja bertambah, dan kesejahteraan meningkat, maka manfaat program ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutup Menteri Ara.
