TANGERANG – Program Bedah Rumah terus diperkuat untuk membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak, aman, dan nyaman. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri III Akhmad Wiyagus, Gubernur Banten Andra Soni, dan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid meninjau langsung hasil perbaikan rumah penerima Program Bedah Rumah di Desa Sukatani, Kec. Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (18/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat langsung perubahan kondisi rumah milik Sanukri, seorang montir bengkel, dan Rini Apriani, seorang ibu rumah tangga. Keduanya merupakan penerima bantuan Program Bedah Rumah yang sebelumnya menempati rumah dengan kondisi yang tidak layak.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa berdasarkan data BPS, jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Banten mencapai sekitar 800 ribu unit. Kabupaten Tangerang menjadi salah satu wilayah dengan jumlah terbesar, yakni sekitar 205 ribu unit. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni di wilayah Banten.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pada 2026 Program Bedah Rumah di Provinsi Banten dialokasikan sebanyak 11.541 unit. Pelaksanaan program diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang lebih layak sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
Amalia juga menjelaskan bahwa Sanukri termasuk masyarakat yang berada pada desil 2 berdasarkan data sosial ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Sanukri sesuai dengan kriteria masyarakat penerima bantuan Program Bedah Rumah.
Sebelum diperbaiki, rumah Sanukri memiliki luas sekitar 30 meter persegi dan dihuni oleh dua orang. Rumah yang berdiri di atas tanah milik sendiri tersebut tidak memiliki pondasi, sloof, dan kolom yang memadai. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang telah rapuh dan tidak kedap air, sementara bagian atap menggunakan asbes dengan kondisi rawan ambruk.
Sanukri mengaku kondisi rumah sebelumnya sangat memprihatinkan, terutama ketika hujan turun. Air kerap masuk ke dalam rumah karena tidak adanya pondasi yang memadai dan kondisi bangunan yang rusak. Setelah mendapatkan bantuan, rumahnya kini menjadi lebih baik dan nyaman untuk ditempati.
“Dulu tidak ada pondasinya, kalau hujan air banjir masuk ke rumah. Atap juga bocor. Sekarang kondisi rumah sudah bagus,” ungkap Sanukri.
Perbaikan rumah Sanukri dilaksanakan mulai 5 Juni hingga 2 Agustus 2026. Dalam pelaksanaannya, keluarga penerima bantuan juga memberikan swadaya sebesar Rp12.986.000 sebagai bentuk partisipasi dalam proses pembangunan rumah.
Perubahan serupa juga dirasakan Rini Apriani. Rumah seluas 40 meter persegi yang dihuni empat orang tersebut sebelumnya belum memiliki pondasi dan kolom yang memadai. Sejumlah bagian sloof, ring balok, serta rangka atap juga telah rapuh. Kondisi atap berbahan asbes yang bocor membuat rumah tidak memberikan perlindungan optimal bagi keluarga ketika hujan turun.
Melalui Program Bedah Rumah, hunian Rini kini telah diperbaiki sehingga lebih layak untuk ditempati. Keluarganya turut berpartisipasi melalui swadaya sebesar Rp11.300.000 dalam pelaksanaan perbaikan rumah.
Program Bedah Rumah tidak hanya menghadirkan perubahan pada kondisi fisik bangunan, tetapi juga memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi keluarga penerima manfaat. Melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat, Kementerian PKP terus mendorong penanganan rumah tidak layak huni agar semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PKP / ILH)