Rabu, 18 November 2026 75 kali
Bagikan:

TANGERANG – Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak berhenti pada perbaikan kondisi fisik rumah. Kepastian hukum atas tanah dan penguatan ekonomi keluarga juga menjadi bagian penting agar masyarakat dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Untuk itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyerahan sertipikat tanah gratis kepada 10 penerima bantuan Program Bedah Rumah oleh Menteri PKP Maruarar Sirait di sela-sela kunjungan peninjauan hasil Program Bedah Rumah di Desa Sukatani, Kec. Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (18/11/2026). Penyerahan ini merupakan bagian dari program sertipikasi gratis bagi MBR yang dilaksanakan melalui kerja sama Kementerian PKP dan Kementerian ATR/BPN.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pada 2026 Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan melalui program sertipikasi gratis bagi satu juta MBR. Program tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat, termasuk keluarga penerima bantuan Bedah Rumah. Ia juga berharap cakupan program sertipikasi gratis dapat terus ditingkatkan pada tahun mendatang.

“Rumah masyarakat kita perbaiki melalui Program Bedah Rumah, kemudian tanahnya kita berikan kepastian hukum melalui sertipikat gratis. Harapannya, program ini bisa terus ditingkatkan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat,” ujar Maruarar.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, menyampaikan bahwa Provinsi Banten memperoleh alokasi sebanyak 25.000 sertipikat gratis pada 2026. Saat ini, sekitar 21 persen bidang tanah di Banten masih belum terdaftar sehingga program tersebut menjadi salah satu upaya memperluas kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat.

Harison menegaskan bahwa seluruh proses sertipikasi dalam program tersebut tidak dipungut biaya. BPN juga akan menindak tegas apabila ditemukan pihak yang melakukan pungutan kepada masyarakat. Untuk mengajukan sertipikasi, masyarakat perlu menyiapkan dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, SPPT PBB, serta alas hak atau dokumen yang menjadi dasar kepemilikan tanah. Selanjutnya, petugas BPN akan melakukan verifikasi berkas dan pemeriksaan lapangan untuk memastikan letak, luas, serta batas-batas bidang tanah. Apabila persyaratan telah lengkap, prosesnya diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua bulan.

Program ini menyasar MBR yang telah memiliki dasar atau status hak atas tanah dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh peningkatan status hak menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM). Penerima bantuan Program Bedah Rumah menjadi salah satu kelompok masyarakat yang didorong untuk memperoleh fasilitas tersebut, sehingga perbaikan rumah juga diikuti dengan penguatan legalitas tanah yang ditempati.

Setelah penyerahan sertipikat, kegiatan dilanjutkan dengan dialog bersama empat nasabah PNM. Dalam kesempatan tersebut, para nasabah menyampaikan manfaat pembiayaan dan pendampingan PNM dalam membantu mengembangkan usaha serta menopang ekonomi keluarga.

PNM melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) memberikan akses pembiayaan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Dukungan tersebut tidak hanya berupa modal usaha, tetapi juga pendampingan dan pengembangan kapasitas agar nasabah dapat mengelola serta mengembangkan usahanya. Para nasabah menyambut baik penyesuaian bunga pembiayaan menjadi 8 persen yang membuat akses permodalan semakin terjangkau.

Menteri PKP menekankan bahwa penanganan kebutuhan masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh. Karena itu, kolaborasi dengan PNM menjadi pelengkap upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima bantuan, tidak hanya melalui perbaikan rumah dan kepastian hukum tanah, tetapi juga melalui penguatan kegiatan ekonomi produktif.

Melalui sinergi Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan PNM, pemerintah mendorong pendekatan penanganan perumahan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh rumah yang lebih layak, tetapi juga kepastian hukum atas tanah serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. 

(BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PKP/ ILH)

Bantu kami meningkatkan layanan dengan mengisi survey singkat ini!

Isi Survey
Isi Survey survey