JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat pengawasan dan evaluasi kinerja pembiayaan perumahan guna mempercepat realisasi Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2026.
"kami ingin memastikan penyaluran rumah subsidi berjalan optimal, tepat sasaran, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat memimpin Rapat Evaluasi Kinerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Kantor Mandiri PKP, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Rapat evaluasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Kementerian PKP dalam mengawal pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan difokuskan pada capaian penyaluran KPR Subsidi FLPP, penguatan tata kelola internal BP Tapera, optimalisasi kualitas sumber daya manusia (SDM), serta percepatan koordinasi dengan perbankan, lembaga penyalur, dan asosiasi pengembang perumahan.
Berdasarkan data BP Tapera hingga 17 November 2026 pukul 10.20 WIB, realisasi penyaluran dana FLPP telah mencapai 207.023 unit atau 59,15 persen dari target tahunan sebanyak 350.000 unit. Total nilai pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp25,80 Triliun.
Akselerasi signifikan pada penyaluran pembiayaan perumahan BP Tapera di paruh kedua tahun 2026, dengan realisasi Triwulan IV (hingga 17 November) melonjak sebesar 25,8% menjadi 42.015 unit dibandingkan periode yang sama tahun lalu (33.387 unit). Lonjakan ini melanjutkan tren pemulihan kuat yang dimulai sejak Triwulan III (73.477 unit, tumbuh 8,9%), sehingga total akumulasi penyaluran nasional kini telah mencapai 207.023 unit (mendekati capaian periode sama tahun 2025 sebesar 221.821 unit), seiring komitmen Kementerian PKP dan BP Tapera untuk terus memaksimalkan serapan hunian layak bagi masyarakat hingga akhir tahun.
Dari total tersebut, penyaluran KPR Subsidi untuk rumah tapak mencapai 206.993 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,79 triliun. Sementara itu, penyaluran KPR untuk rumah susun tercatat sebanyak 30 unit dengan nilai Rp7,65 miliar.
Untuk mendorong peningkatan realisasi hingga akhir tahun, terdapat antrean sebanyak 35.863 unit yang sedang menjalani proses di perbankan. Rinciannya meliputi 15.360 unit telah lolos subsidi checking, 7.211 unit dalam proses trilogi, 5.992 unit dalam tahap analisis kredit, 4.516 unit dalam proses akad kredit, serta 2.784 unit pada tahap penerbitan SP3K.
Dari sisi ketersediaan hunian, BP Tapera mencatat terdapat 29.092 unit rumah yang siap mendukung percepatan penyaluran FLPP. Jumlah tersebut terdiri atas 24.289 unit rumah tapak ready stock, 2.094 unit rumah susun ready stock, dan 2.709 unit rumah tapak yang masih dalam proses pembangunan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa evaluasi secara berkala menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala teknis maupun nonteknis dalam pelaksanaan program pembiayaan perumahan. Melalui evaluasi tersebut, setiap hambatan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan solusi yang konkret, terukur, dan berorientasi pada percepatan realisasi.
"Kita harus memastikan seluruh target penyaluran rumah subsidi berjalan optimal dan tepat sasaran bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sampai akhir tahun ini. Tata kelola dan solusi kreatif percepatan pembiayaan perumahan harus terus diperkuat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga manfaat pembiayaan perumahan benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat," ujar Menteri PKP.
Dalam rapat tersebut, Menteri Ara juga menekankan pentingnya penerapan konsep governmentpreneur, yakni mengintegrasikan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pola pikir kewirausahaan, khususnya dalam menciptakan efisiensi, inovasi, dan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.
Menurutnya, pengelolaan program perumahan tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme birokrasi, tetapi juga membutuhkan terobosan, kreativitas, serta kemampuan membaca peluang agar target pembangunan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang efisien.
Kementerian PKP juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BP Tapera, perbankan nasional termasuk bank Himbara dan bank penyalur daerah, seluruh asosiasi pengembang perumahan, serta para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam mendukung pembiayaan rumah subsidi melalui program FLPP.
Melalui penguatan koordinasi, tata kelola yang akuntabel, inovasi pembiayaan, serta percepatan dari sisi perbankan dan pengembang, Kementerian PKP optimistis realisasi penyaluran rumah subsidi dapat terus ditingkatkan hingga akhir 2026. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan Program 3 Juta Rumah berjalan efektif dan semakin banyak masyarakat Indonesia, khususnya MBR, memperoleh akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.
Dalam kesempatan yang sama, praktisi properti senior sekaligus Owner dan CEO ERA Fiesta Group, Abuy Tjia, berbagi pengalaman mengenai strategi bisnis properti dalam menghadapi kondisi ekonomi yang menantang dan daya beli masyarakat yang semakin selektif.
Abuy menjelaskan bahwa kemampuan beradaptasi terhadap kualitas fisik produk dan ketepatan saluran pemasaran menjadi dua faktor penting untuk menjaga pertumbuhan bisnis properti. Menurutnya, strategi pemasaran harus disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan calon konsumen.
Untuk segmen rumah dengan harga di bawah Rp500 juta, pemanfaatan fitur siaran langsung atau Live TikTok dinilai efektif karena dapat menjangkau pembeli rumah pertama (first-time homebuyers) dan generasi muda. Melalui pendekatan tersebut, calon konsumen dapat melihat kondisi rumah secara langsung sekaligus memperoleh informasi mengenai cicilan, spesifikasi bangunan, dan lingkungan hunian.
Sementara itu, untuk properti segmen menengah ke atas dengan harga di atas Rp1 miliar, penggunaan Meta Ads melalui Facebook dan Instagram dinilai lebih tepat karena memungkinkan pengembang menjangkau calon pembeli berdasarkan demografi, lokasi, dan minat investasi secara lebih spesifik.
Dari sisi perbankan, lima bank dengan realisasi penyaluran FLPP tertinggi hingga 17 November 2026 adalah Bank BTN, Bank Syariah Nasional (BSN), Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri.
Bank BTN menempati posisi pertama dengan penyaluran 89.481 unit atau 53,30 persen dari target 167.870 unit, dengan nilai pembiayaan Rp11,18 triliun. Posisi kedua ditempati BSN dengan 49.193 unit atau 71,55 persen dari target 68.749 unit, senilai Rp6,04 triliun.
Selanjutnya, Bank BRI menyalurkan 29.592 unit atau 49,32 persen dari target 60.000 unit dengan nilai Rp3,71 triliun. Bank BNI berada di posisi keempat dengan 14.866 unit atau 88,49 persen dari target 16.800 unit senilai Rp1,88 triliun. Sementara itu, Bank Mandiri melengkapi lima besar dengan realisasi 7.067 unit atau 58,89 persen dari target 12.000 unit dengan nilai pembiayaan Rp912,35 miliar.
Dari sisi asosiasi pengembang, tiga asosiasi dengan kontribusi penyaluran terbesar, yakni Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), serta Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), mencatatkan total realisasi sebanyak 174.314 unit. Jumlah tersebut setara dengan 84,20 persen dari total penyaluran FLPP nasional, dengan nilai pembiayaan mencapai Rp21,71 triliun.
Sementara itu, berdasarkan sebaran wilayah, Provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang realisasi FLPP terbesar secara nasional dengan 46.044 unit atau 87,55 persen dari target 52.591 unit, senilai Rp5,79 triliun. Posisi kedua ditempati Jawa Tengah dengan 18.928 unit atau 37,86 persen dari target 50.000 unit, senilai Rp2,26 triliun.
Adapun Sulawesi Selatan menempati posisi ketiga dengan realisasi 17.646 unit atau 88,23 persen dari target 20.000 unit, dengan nilai pembiayaan Rp2,20 triliun. Capaian tersebut menjadikan Sulawesi Selatan sebagai satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk dalam tiga besar penyaluran FLPP nasional.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa percepatan realisasi membutuhkan sinergi yang kuat antara perbankan dan asosiasi pengembang. Perbankan diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proses administrasi dan akad kredit pada sisi permintaan (demand), sedangkan pengembang didorong untuk segera menyelesaikan pembangunan rumah agar ketersediaan unit siap huni (ready stock) semakin meningkat.
"Kami mengharapkan akselerasi dari asosiasi pengembang agar proses pembangunan menjadi unit ready stock dan juga dari sisi perbankan agar proses di sisi demand dapat segera menjadi realisasi," ujar Komisioner BP Tapera.
Selain mengevaluasi capaian penyaluran KPR Sejahtera FLPP, rapat juga membahas inovasi strategi pemasaran secara konvensional maupun digital, serta penguatan skema pembiayaan untuk hunian vertikal dan rumah tapak. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi dan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat di berbagai daerah.
Rapat Evaluasi Kinerja BP Tapera dihadiri Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho beserta jajaran Deputi Komisioner, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, serta jajaran pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian PKP.
(BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PKP/ HRS)