Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (4/9/2025) menyampaikan rencana kerja dan anggaran Kementerian PKP Tahun Anggaran 2026 yang diusulkan dengan pagu Rp10,89 triliun untuk 406.457 unit rumah dan program pendukungnya. Dari total tersebut, sebesar Rp8,9 triliun atau 81 persen dialokasikan khusus untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Anggaran BSPS di tahun 2026 meningkat signifikan dibanding tahun 2025. Jika sebelumnya Rp1,02 triliun untuk 45.073 unit, tahun depan naik 773,5 persen menjadi Rp8,9 triliun untuk 400 ribu unit. Peningkatan ini sesuai arahan Presiden dan hasil diskusi dengan pimpinan serta anggota Komisi V DPR agar lebih memprioritaskan program untuk masyarakat dan juga berdampak bagi peningkatan lapangan kerja,” ujar Menteri Ara.
Selain BSPS, Kementerian PKP juga akan melaksanakan beberapa program strategis lain di tahun 2026, antara lain pembangunan Rumah Susun dengan anggaran Rp375,32 miliar untuk pembangunan 796 unit atau 21 tower.
Selanjutnya pembangunan Rumah Khusus, sebesar Rp249,43 miliar untuk 654 unit, termasuk penanganan pascabencana dan penyediaan cadangan Panel RISHA. Anggaran ini naik 8,55% dibanding 2025. Alokasi juga diperuntukkan untuk bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Rumah Umum, dengan alokasi Rp29,08 miliar untuk 2.007 unit di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan. Anggaran ini meningkat 40,78% dibanding 2025.
Sedangkan alokasi untuk Penanganan Permukiman Kumuh & Sanitasi, sebesar Rp155,85 miliar untuk target 225 hektar pada 15 lokasi dan pemenuhan sanitasi 3.000 unit. Anggaran ini meningkat 77,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Terakhir, alokasi anggaran juga diperuntukkan untuk Dukungan Manajemen, sebesar Rp981,90 miliar untuk mendukung gaji dan tunjangan 3.791 pegawai, operasional 60 satker, serta evaluasi kebijakan publik dan program.
Menteri Ara menegaskan bahwa seluruh program tersebut disusun sesuai arahan Presiden Prabowo yang telah disampaikan dalam pidato pengantar Nota Keuangan RAPBN 2026. “BSPS akan menjadi program andalan untuk mengurangi backlog perumahan yang saat ini tercatat sekitar 9,9 juta unit. Sementara program lain tetap berjalan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman lebih merata dan berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menyampaikan realisasi anggaran Kementerian PKP hingga 29 Agustus 2025 sebesar Rp1,345 triliun atau 28,42 persen. Menteri Ara juga mengungkapkan, pada bulan ini Kementerian PKP berencana meluncurkan 25 ribu rumah subsidi yang direncanakan akan diresmikan langsung oleh Presiden. Sementara itu, pada November mendatang, akan digelar akad massal 50 ribu rumah subsidi, yang juga dijadwalkan dihadiri Presiden bersama pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI.
“Dukungan dari DPR, khususnya Komisi V, sangat penting dalam memastikan program perumahan rakyat berjalan optimal. Kami mohon doa dan dukungan agar pelaksanaan program tahun depan dapat berjalan sesuai target,” tutup Menteri Ara.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyambut baik prioritas anggaran Kementerian PKP yang diperuntukkan untuk program BSPS. Selanjutnya pagu anggaran yang diajukan disetujui oleh Komisi V DPR. "Berarti anggaran Pak Menteri PKP dari 10 triliun, sebesar 8,9 t untuk BSPS, 81 persennya untuk BSPS," tegasnya.
