Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan kebijakan baru berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses kepemilikan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT). Menteri PKP Maruarar Sirait (Menteri Ara) menyampaikan bahwa perpanjangan tenor ini menjadi terobosan penting dalam program pembiayaan perumahan nasional. “Selama ini tenor maksimal 15 atau 20 tahun. Sekarang kita perpanjang sampai 30 tahun supaya cicilan makin ringan. Ini bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” ujar Menteri Ara usai Rapat Komite Tapera di Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Menteri Ara) menargetkan Hunian Tetap bagi korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang dibangun bersama Yayasan Buddha Tzu Chi mulai dapat dihuni sebelum Lebaran 2026. "Kita usahakan, sebelum Lebaran sudah ada yang bisa diserahkan kepada rakyat. Saya sudah menyiapkan waktu untuk hadir sebelum Lebaran. Kalau memang semuanya siap bersama dengan pak Mendagri dan ibu Kepala BPS dan Kepala KSP untuk hadir di lapangan," kata Menteri Ara di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Gresik – Wamen PKP Fahri Hamzah mengadakan kunjungan kerja ke Bangkalan dan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur sebagai upaya mendukung penyediaan rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Di dua lokasi ini, Wamen meninjau lokasi lahan potensial. Selanjutnya Wamen Fahri berdiskusi dengan tim dari PT. Sinergi Mitra Investama (SMI) - anak usaha PT Semen Indonesia Group, yang dipimpin Dirut Wahyu A. Harun di kantornya di Gresik, Jawa Timur, pada Rabu (25/2) mengenai kemungkinan pemanfaatan lahan milik PT. SMI tersebut.
Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Menteri Ara) mengajak seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk bersinergi dalam menjalankan program perumahan rakyat yang terpadu dan berkeadilan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Perumahan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (25/2/2026). Menurut Menteri Ara, program perumahan yang dijalankan pemerintah saat ini merupakan hasil kesinambungan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya, namun kini dipadukan dengan berbagai program baru agar dampaknya semakin luas bagi rakyat.
