BERITA

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melakukan diskusi terkait rencana potensi pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (Lapas) di sejumlah lokasi di Jakarta. Lokasi lahan Lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis nantinya diharapkan bisa dipindahkan ke luar pulau dan lahan yang ada dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat. "Saat ini banyak Lapas yang lokasinya strategis di kawasan perkotaan. Padahal banyak warga perkotaan yang juga membutuhkan rumah layak sehingga potensi Lapas untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah masyarakat sangat besar," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait saat melakukan diskusi di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid memberikan kunci rumah subsidi secara simbolis kepada para wartawan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025). Menteri PKP menyatakan bahwa wartawan sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk dapat memiliki rumah bersubsidi sehingga dapat bekerja mencari dan menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat luas. "Hari ini saya serahkan kunci rumah bersubsidi untuk para wartawan. Kami ingin wartawan juga bisa memiliki rumah subsidi berkualitas yang dibangun oleh pengembang yang bertanggungjawab," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menerima kunjungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak di ruang kerjanya pada Selasa (6/5/2025) malam. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah bersama Wagub Emil didampingi Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Jawa Timur, Ahmad Fauzi dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur Lutfil Hakim meminta penjelasan mengenai progam rumah subsidi bagi buruh dan wartawan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, permasalahan utama suplai Perumahan adalah harga tanah yang semakin mahal. Untuk itu Pemerintah telah berkomitmen untuk menggunakan tanah negara yang belum termanfaatkan untuk dibangun sebagai hunian untuk rakyat. Wamen Fahri mengatakan harga tanah memakan porsi 30-40 persen dari harga rumah. Menurutnya jika rumah ingin dibuat murah, maka harga tanahnya harus murah juga. "Untik itu tanah seharusnya mendapat subsidi ketimbang kredit perbankan. Subsidi perbankan saat ini bisa mencapai sekitar Rp 30 triliun setiap tahun. Tanah sebagai elemen subsidi daripada pemerintah. Nanti begitu di supply side, di demand side-nya, kita bisa mengatur subsidi lagi, tapi subsidi awalnya sudah masuk di tanah," tutur Wamen Fahri dalam acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia' yang digelar oleh Center for Market Educacara di Jakarta, Selasa (6/5/2025).