Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah perlu menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN). Hal itu diperlukan agar semua pihak yang terlibat dalam sektor perumahan bisa saling bersinergi dan bergotong royong dalam pembangunan rumah untuk masyarakat. “Kami (Kementerian PKP) akan memperjuangkan proyek strategis nasional sektor perumahan. Kami ingin Program 3 Juta Rumah ini bisa terlaksana untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Mohon doa dan dukungannya,” ujar Menteri PKP dalam acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyatakan, pemerintah melalui Kementerian PKP tengah menyiapkan Undang-Undang (UU) terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan mengatur secara komprehensif skema dalam mengatasi tantangan sektor perumahan. Dikatakan Wamen Fahri, sejauh ini Kementerian PKP terus berusaha mengidentifikasi terlebih dahulu seluruh masalah yang ada dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Penyerahan DIPA tersebut merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025 sehingga diharapkan Program 3 Juta Rumah untuk rakyat bisa segera berjalan di lapangan. "Setelah dua bulan kabinet menjabat hari ini kita masuk ke tahap penting dalam pemerintahan kita, yaitu penyerahan DIPA dan transfer ke daerah tahun 2025," ujar Presiden Prabowo Subianto dalam sambutan dan pengarahan pada Acara Penyerahan DIPA dan TKD 2025, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan sejumlah usulan terkait pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di dalam rapat bersama Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti di Jakarta, Senin (9/12/2024). "Membuat kota dalam pemahaman saya bukan lagi pekerjaan yang luar biasa, kita bisa lihat pengembang-pengembang (developer) swasta itu sudah bikin kota atau kawasan, tidak lagi hanya sekedar bangunan rumah," kata Wamen PKP.