Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan pentingnya kolaborasi internasional untuk menyusun kebijakan publik yang terintegrasi dan solid, khususnya dalam menghadapi tantangan perumahan dan pembangunan kawasan perkotaan di Indonesia. "Kunjungan OECD ini menjadi langkah awal penting untuk mengidentifikasi tantangan nyata dalam kebijakan perumahan nasional, serta memperkuat sinergi antar-lembaga dalam mewujudkan tata kelola perumahan yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Wamen Fahri dalam pertemuan dengan delegasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan adanya Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan merupakan wujud nyata keberpihakan dan dukungan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan rakyat melalui pembangunan perumahan. Guna mensukseskan Program tersebut, Kementerian PKP akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak mulai dari Kementerian/ Lembaga serta perbankan untuk menyusun Peraturan Menteri PKP agar sesuai dengan tata kelola yang baik sehingga mekanisme dan target penyaluran KUR Perumahan bisa tepat sasaran dan membantu peningkatan perekonomian Indonesia.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), untuk menjadi pionir nasional dalam program penataan kawasan dan renovasi rumah tidak layak huni. Hal ini disampaikan Wamen Fahri dalam rapat koordinasi nasional dengan Sekda KSB Hairul untuk membahas realisasi program perumahan rakyat di Kabupaten Sumbawa Barat. “Saya ingin KSB menjadi contoh nasional. Kalau perlu jadi percontohan bagaimana sebuah kawasan bisa tertata dengan baik, bersih, terintegrasi, dan menjadi wajah baru bagi pembangunan perumahan rakyat di Indonesia,” ujar Wamen Fahri Hamzah di KSB, Senin (7/7/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Perum Perumnas untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada di kawasan Kemayoran, Jakarta untuk hunian. Untuk itu, Perum Perumnas diharapkan memiliki perencanaan yang matang dengan melakukan dialog dengan calon konsumen untuk mendapatkan masukan terkait kebutuhan hunian, desain, serta harga jual sehingga hasil bangunannya menarik dan tidak kalah dengan yang dibangun perusahaan swasta.
Padang Pariaman — Dalam rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi di Kabupaten PAdang Pariaman, Sumatera Barat, dilakukan kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI pada Kamis (03/07) yang dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae, Bupati Kab. Padang Pariaman John Kenedy Azis, Staf Khusus Bidang Kajian Penelitian dan Media KemenPKP Salamuddin Daeng, anggota DPR serta seluruh perwakilan mitra Komisi V DPR RI. Dalam kesempatan tersebut Kementerian PKP menyatakan siap untuk mendukung pembangunan dan penanganan infrastruktur perumahan maupun kawasan permukiman di Kabupaten Padang Pariaman.
Padang Pariaman — Staf Khusus Bidang Kajian, Penelitian, dan Media Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP), Salamuddin Daeng didampingi oleh Kepala Balai P3KP Sumatera III Yenni Sofyan Mora, melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) ke Perumahan Alana Residence 4 di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Perumahan Alana Residence 4 merupakan kawasan hunian yang terdiri dari perumahan komersil dan perumahan subsidi. Kehadiran rombongan KemenPKP ini bertujuan untuk memastikan kualitas hunian dan fasilitas pendukung di perumahan subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
