Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan aplikasi daring untuk pendataan capaian sektor perumahan yang melibatkan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi serta Kabupaten/Kota. Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian PKP Adhita Surya Permana mengatakan, aplikasi yang diberi nama MyPKP tersebut bertujuan untuk mendata capaian terkini program pembangunan dan renovasi rumah di seluruh Indonesia terutama terkait Program 3 Juta Rumah. "Pada tahap awal aplikasi pendataan ini, masih dilakukan dengan pengisian data dalam format excel yang Kementerian PKP sediakan formatnya dan diunggah ke my PKP, tak hanya data capaian angka tetapi juga lengkap dengan lokasi perumahan yang dibangun dan direnvoasi," kata Adhita dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Kawasan Permukiman bersama Pemda, di Jakarta, Rabu (28/5/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan dana serta anggaran untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 350.000 unit rumah subsidi sudah tersedia. Adanya tambahan anggaran FLPP diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah bersubsidi berkualitas yang dibangun pengembang dengan harga dan angsuran KPR yang terjangkau dan tetap selama masa tenor. "Saya sudah dapat dukungan 100 persen dari Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia serta DPR terkait anggaran FLPP untuk 350.000 rumah bersubsidi untuk masyarakat. Dananya (FLPP) sudah, programnya sudah ada," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait pada saat Rapat Koordinasi Stategi Pencapaian FLPP Tahun 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Kawasan Permukiman bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi dan Kabupaten/Kota, di Jakarta, Selasa (27/5/2025). Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, Rakortek ini bertujuan untuk koordinasi dalam penataan kawasan permukiman terutama di kawasan kumuh dan pesisir. "Termasuk bagaimana kualitas rumah subsidi terus ditingkatkan, juga kualitas rumah susun dan layanannya termasuk pemenuhan Prasarana dan Sarana Umum (PSU). Jadi sektor perumahan bukan hanya sekedar membangun, tetapi ada hal lain seperti hak konsumen yang harus dipenuhi," kata Dirjen Fitrah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendukung penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan oleh Bank Central Asia (BCA) untuk rehabilitasi rumah dinas prajurit TNI AD. Adanya kerjasama antara BCA dan TNI AD diharapkan dapat mewujudkan hunian layak bagi Prajurit TNI AD yang bertugas menjaga keamanan wilayah NKRI. "Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan dari BCA untuk mewujudkan hunian layak bagi Prajurit TNI AD melalui penyaluran CSR," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Presiden Direktur BCA dengan KASAD di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (26/5/2025).
