Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan pentingnya kolaborasi internasional untuk menyusun kebijakan publik yang terintegrasi dan solid, khususnya dalam menghadapi tantangan perumahan dan pembangunan kawasan perkotaan di Indonesia.
"Kunjungan OECD ini menjadi langkah awal penting untuk mengidentifikasi tantangan nyata dalam kebijakan perumahan nasional, serta memperkuat sinergi antar-lembaga dalam mewujudkan tata kelola perumahan yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Wamen Fahri dalam pertemuan dengan delegasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Pertemuan yang menjadi awal rangkaian diskusi dan asesmen bersama terkait kebijakan perumahan berkelanjutan dan hunian terjangkau di Indonesia tersebut dihadiri oleh perwakilan senior OECD seperti Mr. Matsumoto, Mr. Yamada, Mr. dan Mrs. Hanegata, serta Mrs. Shima. Turut hadir pula pejabat lintas kementerian dan lembaga terkait, termasuk dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian ATR/BPN, PUPR, KLHK, serta perwakilan dari Perum Perumnas.
Selanjutnya Wamen Fahri juga menegaskan pentingnya peran koordinasi lintas lembaga yang selama ini menjadi tantangan besar. “Kita punya Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian PKP, tapi kadang tata ruang dan infrastruktur publik kita masih belum tertata dengan baik. Ini menunjukkan bahwa koordinasi institusi masih perlu diperkuat," tegasnya.
Wamen PKP juga menyampaikan tiga poin strategis yang menjadi fondasi penguatan kebijakan perumahan nasional, pertama adalah regulasi yang terintegrasi dan kokoh, yang dapat disusun berdasarkan rekomendasi hasil studi bersama OECD.
"Selanjutnya kelembagaan yang solid dan terkoordinasi, untuk memastikan setiap tugas antar-kementerian memiliki kejelasan fungsi dan pelaksanaan dan terakhir program-program yang tepat sasaran dan berdampak nyata, untuk menghasilkan perubahan signifikan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat," papar Wamen Fahri.
Ia juga menyinggung pentingnya single data policy yang tengah dikembangkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025. “Dengan satu data yang terintegrasi, kita bisa menyusun kebijakan yang berbasis pada realitas dan kebutuhan masyarakat secara akurat,” tambah Wamen Fahri.
Wamen Fahri menutup sambutannya dengan mengungkapkan komitmen kuat Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD, menyusul Jepang dan Korea Selatan. “Kami ingin Indonesia menjadi bagian dari negara-negara maju, dengan kebijakan publik yang modern dan terukur. Rekomendasi OECD akan menjadi bagian penting dari upaya transformasi itu," ujarnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari program OECD Policy Dialogue on Affordable and Sustainable Housing, yang digagas untuk mendukung reformasi kebijakan perumahan di berbagai negara anggota dan mitra OECD. (JAY)
