Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema KPR subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa program rumah subsidi menjadi salah satu prioritas nasional yang strategis dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Pernyataan ini disampaikan Menteri PKP saat menghadiri akad massal Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk 779 debitur Bank Negara Indonesia (BNI) secara serentak di 38 kota di Indonesia, Rabu (23/7). Acara ini juga menjadi momentum penting dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Kementerian PKP, BNI, dan BP Tapera untuk alokasi KPR FLPP sebanyak 25.000 unit pada 2025, naik signifikan dari kuota sebelumnya yang hanya 10.750 unit.
“Kami terus mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat. Tahun ini, target kami adalah 350 ribu unit rumah subsidi, tertinggi sepanjang sejarah. Dengan sinergi semua pihak, target ini bisa tercapai,” ujar Menteri Maruarar.
Menteri Maruarar menekankan bahwa penyediaan rumah subsidi bukan semata urusan angka, tetapi menyentuh langsung kehidupan masyarakat. “Satu unit rumah subsidi dapat menyerap lima tenaga kerja. Jika tahun depan mencapai 500 ribu unit, itu artinya ada 2,5 juta lapangan kerja langsung, belum termasuk 183 industri turunan seperti toko bangunan, logistik, hingga warung-warung kecil di sekitar proyek,” paparnya.
Dalam konteks ini, kolaborasi lintas lembaga dan sektor menjadi kunci. Selain dengan BNI dan BP Tapera, Kementerian PKP juga menggandeng pihak lain seperti SMF dan Koperasi Merah Putih untuk memperluas jangkauan program perumahan. Pemerintah juga mendorong perbankan nasional untuk lebih proaktif mendukung program ini, termasuk dalam penyediaan rumah bagi kelompok khusus seperti tenaga migran dan petani.
BNI menjadi salah satu mitra strategis yang tahun ini berkontribusi 5,71% dari total kuota nasional FLPP. BNI juga menyatakan komitmennya untuk menyuplai hingga 40.000 unit rumah subsidi bagi petani dan pekerja migran, sejalan dengan program pemerintahan Presiden Prabowo yang menekankan pembangunan berbasis kerakyatan.
Menteri PKP optimistis bahwa hingga akhir 2025, peningkatan realisasi rumah subsidi bisa mencapai 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada semester pertama 2025 saja, realisasi rumah subsidi telah naik 44 persen.
Menutup acara, Menteri Maruarar secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada penerima manfaat dan menyampaikan pesan agar rumah tersebut menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik. “Pemerintah hadir bukan sekadar membangun fisik, tapi membangun harapan. Rumah subsidi bukan hadiah, tapi hak rakyat yang harus dipenuhi negara,” tegasnya.
Turut hadir dalam acara ini Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan.
