Tangerang — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) meninjau langsung lokasi calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/bedah rumah di Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (30/3/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memastikan program BSPS Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Banten berjalan tepat sasaran sekaligus mempercepat peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Ara mengatakan, di Provinsi Banten pada tahun 2026 dialokasikan sebanyak 5000 rumah yang akan dibedah/direnovasi. "Naik dari tahun 2025 sebanyak 1.742 unit rumah yang dibedah di Banten," ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP meninjau langsung kondisi rumah calon penerima bantuan di Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa. Di lokasi tersebut terdapat 10 unit rumah yang akan diperbaiki melalui program BSPS. Kondisi rumah penerima bantuan masih memprihatinkan, mulai dari minimnya pencahayaan, berlantai tanah, hingga atap yang bocor.
Selain itu, sebagian rumah tidak memiliki struktur rangka dan kolom yang memadai, serta berada di wilayah yang memiliki potensi risiko gempa sehingga membutuhkan penanganan segera demi keselamatan penghuni. Pemerintah menargetkan pelaksanaan perbaikan rumah melalui program BSPS ini dapat dimulai pada April 2026.
Menteri PKP juga menegaskan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program. Masyarakat penerima bantuan didorong untuk turut aktif mengawal proses pembangunan agar berjalan transparan dan sesuai ketentuan. Pemerintah menegaskan bahwa program BSPS harus bebas dari pungutan liar serta membuka ruang pelaporan apabila ditemukan pelanggaran di lapangan.
Kementerian PKP juga menekankan peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk bekerja secara profesional, berintegritas, serta berani menegakkan aturan demi memastikan kualitas pelaksanaan program.
“Kami ingin memastikan bantuan ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan dilaksanakan dengan jujur, cepat, serta tepat sasaran. Program BSPS harus memberikan dampak nyata, tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Menteri PKP.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa program perumahan menjadi salah satu perhatian utama Presiden. Menurutnya, pembangunan rumah tidak hanya dilihat dari sisi kenyamanan, tetapi juga keselamatan dan kualitas hidup masyarakat. Program BSPS diharapkan dapat memberikan manfaat nyata serta menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh penerima bantuan.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan simulasi pemilihan toko terbuka sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan material program BSPS. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat secara langsung memahami proses pemilihan penyedia bahan bangunan yang dilakukan secara terbuka, sederhana, dan akuntabel.
Pendekatan ini tidak hanya memastikan harga yang lebih kompetitif, tetapi juga mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh penerima bantuan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa pelaksanaan simulasi pemilihan toko terbuka menunjukkan proses yang selama ini identik dengan mekanisme lelang yang kompleks dapat disederhanakan tanpa mengurangi esensi dan akuntabilitasnya. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus memudahkan masyarakat dalam memahami proses pengadaan material.
“Melalui simulasi pemilihan toko terbuka ini, kita bisa melihat bahwa proses yang selama ini dianggap rumit seperti lelang dapat dibuat lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Namun demikian, prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga dengan baik,” ujar Kepala BPS.
Program BSPS Tahun 2026 memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per unit rumah untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Melalui langkah ini, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan hunian layak, aman, dan berkualitas bagi masyarakat, sekaligus mendorong pemberdayaan penerima bantuan agar dapat meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan di Provinsi Banten. (*)
