Manado – Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati, menyampaikan sambutan Menteri PKP Maruarar Sirait dalam acara Prosesi Launching Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/ bedah rumah Tahun Anggaran 2026 di Sulawesi Utara serta Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP bersama BP Tapera, Bank Negara Indonesia (BNI), Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) di Manado, Rabu (8/4/2026).
Dalam sambutan tersebut Dirjen Sri Haryati menyampaikan apresiasi kepada Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas Perumahan atas arahan dan dukungan yang konsisten sejak berdirinya Kementerian PKP hingga saat ini. Dukungan tersebut dinilai memberikan dampak signifikan terhadap perluasan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau.
“Peningkatan program BSPS secara nasional melonjak dari 45.000 unit pada tahun 2025 menjadi 400.000 unit pada tahun 2026. Khusus untuk Sulawesi Utara, meningkat dari 748 unit menjadi 8.198 unit atau meningkat hampir 10 kali lipat,” ujar Dirjen Sri Haryati.
Dari sisi pembiayaan, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang pertama kali diluncurkan juga menunjukkan capaian signifikan. Dirjen Sri menyebutkan hingga 7 April 2026, realisasi KUR Perumahan telah mencapai Rp10,8 triliun dengan total 1.183 debitur dari sisi supply dan 50.952 debitur dari sisi demand. Pada kesempatan tersebut, BNI mencatat rekor closing peminatan KUR Perumahan sebesar Rp206,3 miliar dengan total 453 nasabah, yang menjadi capaian tertinggi dalam sosialisasi program KUR Perumahan.
Kementerian PKP juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Yulius Selvanus yang berhasil meningkatkan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar 41 persen. Melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), realisasi rumah subsidi meningkat dari 2.146 unit pada 2024 menjadi 3.015 unit pada 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan di perkotaan tercatat tiga kali lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian PKP mendorong percepatan pembangunan hunian vertikal melalui penyusunan regulasi baru rumah susun subsidi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat.
"Regulasi baru rusun subsidi ini sangat dinantikan dan disambut baik oleh stakeholder perumahan, baik MBR, pengembang dan perbankan. Dalam aturan baru, tenor pinjaman kami perpanjang dari 20 tahun menjadi 30 tahun, sehingga angsuran semakin rendah dan terjangkau, dengan bunga yang tetap. Ukuran rusun subsidi pun kami tingkatkan dari yang tadinya 30 meter persegi menjadi 45 meter persegi," ujarnya
Sebagai implementasi nyata dari regulasi tersebut, salah satu pengembang yang telah siap mendukung adalah Apartemen Poris 88 yang diwakili Direktur Utama Dedi Indrasetiawan. Apartemen Poris 88 yang berlokasi di Jalan Benteng Betawi, Kota Tangerang, berdiri di atas lahan seluas 6.700 meter persegi dengan total 372 unit hunian dan saat ini masih tersedia 141 unit ready stock yang dapat dimanfaatkan oleh MBR melalui regulasi rusun subsidi terbaru.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan apresiasi atas program-program Kementerian PKP. Hashim juga menyampaikan program baru pemerintah berupa sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih memiliki tanah berstatus girik.
"Ada program baru akan dilaksanakan oleh Menteri Agraria didampingi oleh Menteri PKP, ada data2 menunjukkan rakyat kita di perkotaan dan pedesaan, banyak rakyat yang masih memiliki tanah berstatus girik. Pak Presiden sudah menyetujui program sertifikasi gratis dan ini akan dinikmati oleh belasan juta keluarga di Indonesia. Ini merupakan langkah nyata pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di Sulawesi Utara,” ujar Hashim.
Acara ini juga dihadiri 300 nasabah PNM Mekaar yang terdiri dari perempuan pelaku usaha mikro. Sebagai bentuk apresiasi, Ketua Satgas Perumahan memberikan penghargaan kepada 10 nasabah terbaik PNM Mekaar yang dinilai berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui usaha produktif.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo, Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. (Jay)
