Dalam rangka memperkuat tata kelola dan akselerasi pembangunan perumahan rakyat, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melantik sejumlah pejabat baru. Prosesi pelantikan berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Kamis (7/8).
Pelantikan ini berdasarkan empat Keputusan Menteri PKP yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2025, antara lain:
1. Keputusan Menteri PKP Nomor 127/KPTS/M/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator serta Pengaktifan Jabatan Fungsional.
Salah satu pejabat yang dilantik secara langsung dalam keputusan ini adalah:
• Rizky Cipta Perdana, S.P., S.E., M.Sc., sebagai Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Perumahan Perkotaan pada Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan.
2. Keputusan Menteri PKP Nomor 129/KPTS/M/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pengawas.
Salah satu pejabat yang dilantik secara langsung adalah:
• Lutfi, S.AP., sebagai Kepala Subbagian Protokol, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Biro Umum, Sekretariat Jenderal.
Selain pelantikan secara langsung, sejumlah pejabat lainnya juga dilantik secara daring berdasarkan Keputusan Menteri PKP Nomor 128/KPTS/M/2025 dan 130/KPTS/M/2025.
Dalam sambutannya, Sekjen Kementerian PKP menyampaikan, pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penataan kelembagaan yang bertujuan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan program strategis nasional di bidang perumahan.
“Saya berharap seluruh program dapat berjalan optimal, serapan anggaran dapat dimaksimalkan, dan yang tak kalah penting, seluruh proses kerja tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” tegas Sekjen.
Pelantikan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antarunit kerja demi mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah yang merupakan program prioritas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kementerian PKP terus berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas serta menurunkan backlog kepemilikan rumah
