Yogyakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri kegiatan Arahan kepada Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Regional Jawa dan Bali yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) di Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri para gubernur, bupati, wali kota, serta unsur Forkopimda dari wilayah Jawa dan Bali. Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas nasional serta menjaga stabilitas politik, keamanan, dan pembangunan di daerah.
Menteri Ara menjelaskan bahwa pemerintah terus meningkatkan cakupan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai salah satu program unggulan untuk membantu masyarakat memiliki rumah yang layak huni.
"Tahun lalu jumlah penerima BSPS sekitar 45.000 unit. Tahun ini meningkat signifikan menjadi 400.000 unit. Kami memastikan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia mendapatkan alokasi program ini dengan kuota minimal 200 unit untuk setiap daerah," katanya.
Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada seluruh gubernur di wilayah Jawa dan Bali atas dukungan yang telah diberikan terhadap berbagai program Kementerian PKP.
"Saya sudah bertemu dengan para gubernur se-Jawa dan Bali. Saya memberikan apresiasi atas dukungan yang luar biasa terhadap berbagai program Kementerian PKP. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan perumahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Menteri Ara.
Menurutnya, peningkatan jumlah bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen Presiden untuk mempercepat pengentasan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia.
Selain BSPS, Kementerian PKP juga terus mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebagai instrumen pembiayaan yang dapat memperkuat ekosistem sektor perumahan nasional.
"Saat ini penyaluran KUR Perumahan tertinggi berada di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat dapat mendorong pertumbuhan sektor perumahan yang lebih baik," ungkap Menteri Ara.
Menteri Ara juga mengajak seluruh kepala daerah untuk terus mendukung berbagai program prioritas sektor perumahan, termasuk pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan kumuh, serta pengembangan pembiayaan perumahan yang lebih mudah diakses masyarakat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan nasional. Menteri Dalam Negeri mengingatkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik serta percepatan implementasi program-program prioritas pemerintah di daerah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS memaparkan berbagai indikator pembangunan dan data strategis yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.(*)
