Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Wamen PKP Fahri Hamzah beserta jajarannya membahas rencana Peraturan Menteri PKP tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang telah dilaporkan oleh MenPANRB dan rencana anggaran 2025 bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Jumat (15/11/2024).
Pada kesempatan tersebut Menteri Ara melaporkan struktur organisasi Kementerian PKP sesuai dengan Perpres Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
"Seperti arahan Pak Prabowo, birokrasi harus sederhana dan jangan dibuat rumit. Masalah yang luar biasa tidak bisa ditangani dengan struktur yang biasa dan orang-orang yang biasa saja, maka dari itu perubahan dalam mengatasi masalah yang kami inginkan harus agresif dan revolusioner. Terkait anggaran, APBN kami tidak memungkinkan maka hal tersebut yang membuat kami ingin bergotong royong dengan pihak luar agar ekosistem dapat berjalan dalam kaitannya pemenuhan rumah rakyat," kata Menteri Ara.
Menteri Ara menyatakan juga sering berkomunikasi dengan MenPANRB mengenai 3 belanja yakni belanja masalah, belanja dukungan dan belanja peluang. Dirinya berterima kasih kepada MenPANRB dan Menkeu karena dari kebijakan-kebijakan yang telah didiskusikan bersama dapat membuat harga rumah turun.
Dalam penyusunan SOTK ini Menteri Ara menginginkan organisasi yang minim struktur namun banyak fungsi dan mengutamakan efisiensi anggaran dan antikorupsi seperti arahan Presiden Prabowo. Beberapa unit eselon I yang diusulkan nantinya akan bertugas mengurusi pembangunan rumah di pedesaan, pembangunan rumah di kawasan perkotaan, kawasan permukiman dan yang menangani efisiensi anggaran dan antikorupsi.
Dalam rapat tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait juga menekankan pentingnya kerja sama dan dukungan penuh dari seluruh elemen kementerian guna memastikan pelaksanaan program perumahan yang lebih sistematis, transparan, dan akuntabel.
Sementera itu Wakil Menteri PKP mengatakan, sejak awal bahwa pembentukan Kementerian PKP merupakan tugas khusus Presiden untuk memberantas kemiskinan dan menghidupkan perekonomian di desa.
"Presiden percaya sektor perumahan dapat menambah pertumbuhan perekonomian. Dari sana muncul gagasan subsidi angsuran yang akan mengakomodir masyarakat yang paling bawah. Kami juga tengah mencari skenario terbaik agar pemenuhan 3 juta rumah untuk rakyat dapat berjalan optimal." ujar Wamen Fahri Hamzah.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat penting untuk menjadi atensi bagi semua. "Ini merupakan target luar biasa dari Presiden karena dengan penyediaan rumah yang affordable bagi rakyat bawah dapat mengurangi angka kemiskinan. Menarik sekali, pembangunan 2 juta rumah di desa tidaklah mudah, namun dengan memanfaatkan pengembang dari desa tentu dapat membangun ekosistem yang lebih baik," ujar Menko.
Menteri Ara menyampaikan terima kasih kepada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang telah memberikan banyak masukan terhadap rancangan SOTK ini dan berupaya untuk menjalankan tugas gotong rotong membangun rumah untuk rakyat semaksimal mungkin. "Dengan adanya diskusi yang baik antar Kementerian ini diharapkan dapat menghasilkan SOTK terbaik sehingga dalam proses pembangunan 3 Juta Rumah Untuk Rakyat dapat berjalan dengan baik di lapangan," tutupnya. (JAY)
KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP)
