Bekasi — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bergerak cepat dengan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah perumahan subsidi yang terdampak banjir di Kabupaten Bekasi, Rabu (28/1). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kondisi hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekaligus merumuskan langkah penanganan yang segera dan tepat.
Adapun lokasi yang ditinjau meliputi Perumahan Sukamekar Regency, Mutiara Indah, Green Lavender, Nebraska Terrace Sukamekar, dan Grand Permata Residence. Kelima kawasan tersebut merupakan perumahan subsidi yang dihuni oleh MBR dan terdampak langsung banjir akibat luapan Kali CBL beberapa waktu lalu.
Tim Kementerian PKP yang hadir dalam kunjungan ini terdiri atas Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Direktur Jenderal Perkotaan Sri Haryati, Staf Ahli Menteri Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat Budi Permana, serta Staf Khusus Menteri Bidang Perbankan dan Pembiayaan Dwidadi Sugito.
Dalam peninjauan tersebut, tim melakukan observasi kondisi fisik bangunan, berdialog langsung dengan warga terdampak, serta berkoordinasi dengan pengembang dan pemerintah daerah setempat. Dari hasil tinjauan awal, ditemukan sejumlah unit rumah dan lingkungan perumahan yang tergenang banjir sehingga memerlukan penanganan segera.
Kementerian PKP menegaskan bahwa perlindungan terhadap hunian MBR merupakan prioritas utama, khususnya pada kawasan perumahan subsidi yang terdampak bencana banjir. Langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain pendataan rinci unit terdampak, koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait normalisasi Kali Bekasi dan Kali CBL sesuai kewenangan masing-masing, koordinasi dengan pengembang dan perbankan terkait tanggung jawab perbaikan dan penanganan, serta sinkronisasi dengan pemerintah daerah dalam penanganan infrastruktur lingkungan.
Kunjungan lapangan ini akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi teknis dan kebijakan tindak lanjut bersama para pemangku kepentingan, guna memastikan masyarakat terdampak memperoleh solusi yang cepat, tepat, dan berkelanjutan.
