Manggarai Barat – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Komisi V DPR RI membahas percepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (22/7/2026).
Kunjungan kerja tersebut menjadi forum koordinasi antara Komisi V DPR RI, Kementerian PKP, dan pemerintah daerah, untuk memastikan program penyediaan rumah layak huni di Provinsi Nusa Tenggara Timur berjalan baik sekaligus menjawab berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan.
Dalam paparannya, Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PKP, Budi Permana, menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan 13.924 unit BSPS di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2026 yang tersebar di 22 kabupaten/kota.
"Untuk alokasi BSPS di Provinsi NTT tahun 2026 tersebar di 22 kabupaten/kota dan meningkat signifikan menjadi 13.924 unit dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 436 unit," ujar Budi Permana.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan BSPS masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari validitas data calon penerima hingga penyediaan material bangunan. Di Kabupaten Manggarai Barat, proses verifikasi masih berlangsung dengan 249 unit yang telah terverifikasi, sementara sisanya masih dalam penyelesaian administrasi dan verifikasi lapangan.
Selain BSPS, Budi Permana juga memaparkan progres pembangunan 244 unit hunian tetap bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur. Saat ini proses masih berada pada tahap verifikasi lokasi, verifikasi teknis, dan pemenuhan readiness criteria sebelum memasuki tahap konstruksi.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw mengusulkan agar target bantuan tetap dipertahankan pada tahun mendatang serta menyoroti nilai bantuan yang dirasa kurang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
"Saya berharap target bantuan ini minimal dapat dipertahankan untuk tahun depan. Kondisi masyarakat di Nusa Tenggara Timur memiliki tantangan yang hampir sama dengan daerah-daerah lain yang memperoleh besaran nilai bantuan lebih tinggi. Mohon bisa menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan ke depan," ujar Robert Rouw.
Ia juga meminta agar proses administrasi, khususnya terkait persyaratan alas hak tanah, tidak menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh bantuan pemerintah.
Sementara itu, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PKP terhadap pembangunan perumahan di daerahnya. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar di Labuan Bajo adalah tingginya harga tanah yang memengaruhi pengembangan rumah subsidi.
"Kami berharap parameter harga lahan dalam program perumahan dapat dievaluasi agar sesuai dengan kondisi riil di Labuan Bajo. Selain itu, usulan yang telah masuk melalui aplikasi Kementerian PKP mohon bisa segera diproses sehingga pelaksanaan program menjadi lebih efektif," kata Edistasius.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi V DPR RI bersama Kementerian PKP berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program perumahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik melalui BSPS maupun program lainnya. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan berkualitas sekaligus mendukung pemerataan pembangunan perumahan di Indonesia. (Shf)
