Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama sejumlah Pejabat Tinggi Pratama dan Madya mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Senayan Jakarta, Rabu (18/9/2024). Rapat kerja tersebut membahas penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA - K/L) Tahun Anggaran 2025.
"Sesuai penyampaian hasil pembahasan RUU APBN TA 2025 dan Surat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga TA 2025 ditetapkan bahwa hasil Kesepakatan Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBN TA 2025, Kementerian PUPR mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 40,59 Triliun," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.
Berdasarkan data yang ada, pemanfaatan tambahan anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk beberapa program pembangunan infrastruktur untuk masyarakat antara lain pertama, Program Quick-Win yaknj Revitalisasi Sekolah sebesar Rp19,50 Triliun. Lokasi sekolah yang direvitalisasi dilaksanakan berdasarkan data KRISNA DAK yang sudah diverifikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Kedua, Program Non Quick-Win yakni untuk Penyelesaian Pembangunan Bendungan dan Irigasi sebesar Rp11,98 Triliun. Adapun sejumlah lokasi yang ditetapkan misalnya untuk lanjutan Pelaksanaan Pembangunan 10 Bendungan seperti Bagong, Bener, Budong-budong, Cibeet, Cijurey, Karangnongko, Kedunglanggar, Manikin, Tiga Dihaji, dan Way Apu.
Selanjutnya, Pembangunan Jaringan Irigasi yang dilayani dari Bendungan seperti Pembangunan Jaringan Irigasi Interconnection Way Apu, Pembangunan Jaringan Irigasi, Pidekso, Bintang Bano, Tugu, Alue Ubay, Pirak Timu, Gilireng Kiri. Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Bening, Ameroro, DAS Tukad Saba. Rehabilitasi Daerah Irigasi Ciujung, Logung, Bendo (Tahap III), Manganti (SI Cihaur) Wawotobi.
Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Peningkatan Daerah Irigasi, Rehabilitasi Bendung, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan dan Irigasi, Program Padat Karya P3-TGAI di 10.000 Lokasi untuk mendukung Ketahanan Pangan serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 9,11 Triliun, untuk Bidang Bina Marga seperti Penanganan Jalan Akses dan di dalam KIPP untuk Pemenuhan Akses Perumahan, Peningkatan Jalan Kawasan West Residence, Precinct Core dan Sumbu Tripraja, Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), Hankam dan Lingkar Sepaku 4, Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, dan Sisi Timur Tahap 2, Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Tahap 2, Jalan Feeder (Distrik) di Kawasan IKN, Seksi 6C-1: Sp. 3 ITCI-Simpang 1B-Sumbu Kebangsaan Timur KIPP, dan Pengawasan Teknik 5 Kegiatan. Pemenuhan Sebagian Kebutuhan Pembangunan Bandara VVIP (Sisi Landasan Udara) dan Pembangunan Akses dan Jalan Bebas Hambatan.
Untuk Bidang Cipta Karya akan dimanfaatkan untuk pembangunan Kawasan Peribadatan, Kantor Kementerian PUPR, Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP) SPAM Sepaku Tahap, Jaringan Perpipaan Air Limbah KIPP IKN, Sekolah, Pasar, dan Puskesmas di Kawasan Hunian ASN IKN. Untuk Bidang Perumahan untuk Lanjutan Penuntasan Pembangunan 47 Tower Rusun ASN dan Hankam.
"Menindaklanjuti masukan dan usulan Komisi V DPR RI pada Raker Komisi V dan Menteri PUPR tanggal 9 September 2024 lalu maka terdapat perubahan rencana target Padat Karya/IBM TA 2025 menjadi
Rp6,89 Triliun," katanya.
Pada kesempatan itu, Menteri PUPR juga menekankan berdasarkan hasil Kesimpulan pada Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR pada tanggal 9 September 2024, ditetapkan Pagu Anggaran Kementerian PUPR TA 2025 sebesar Rp75,63 Triliun. Dengan adanya penambahan tersebut maka Pagu Anggaran Kementerian PUPR TA 2025 menjadi sebesar Rp116,23 Triliun dengan rincian rencana pemanfaatan Pagu per Unit Organisasi sebagai berikut, Sekretariat Jenderal Rp 528,44 Miliar, Inspektorat Jenderal Rp 98,91 Miliar, Ditjen Sumber Daya Air Rp 38,4 Triliun, Ditjen Bina Marga Rp 37,3Triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 33,6Triliun, Ditjen Perumahan Rp 5,07 Triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp 558,37 Miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Rp 148,96 Miliar, BPIW Rp 92,79 Miliar, dan BPSDM Rp 347,32 Miliar.
Menteri PUPR menyampaikan rincian anggaran tersebut berdasarkan Unit Organisasi antara lain untuk Ditjen Sumber Daya Air misalnya P3TGAI semula 2.000 lokasi menjadi 12.000 lokasi, Ditjen Cipta Karya misalnya Sanimas semula 400 lokasi, menjadi 1.546 lokasi, PISEW semula 631 lokasi, menjadi 892 lokasi, Pamsimas semula 500 lokasi, menjadi 594 lokasi dan TPS3R 100 lokasi.
"Untuk Ditjen Perumahan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) semula 20.528 lokasi menjadi 34.289 lokasi," terangnya.
(BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR)
