Bantul - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai bagian dari percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
Peluncuran dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, serta Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta di Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Kamis (4/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara mengumumkan peningkatan signifikan alokasi BSPS untuk DIY dari 105 unit pada tahun 2025 menjadi 3.000 unit pada tahun 2026.
“Tahun 2025 kuota BSPS di Yogyakarta sebanyak 105 unit. Tahun 2026 kita naikkan menjadi 3.000 unit. Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni,” ujar Menteri Ara.
Menurutnya, program BSPS merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mempercepat pengurangan backlog kualitas rumah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “BSPS bukan hanya memperbaiki rumah, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Rumah yang layak akan meningkatkan kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas keluarga,” katanya.
Sebelum peluncuran, Menteri Ara bersama Mendagri dan Kepala BPS meninjau langsung rumah calon penerima BSPS atas nama Tukiyem di Desa Srimulyo. “Kami melihat langsung kondisi rumah Ibu Tukiyem. Rumah tersebut memang sangat layak menerima bantuan BSPS. Karena itu saya selalu menekankan agar bantuan pemerintah diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa penerima bantuan yang dikunjungi telah memenuhi kriteria berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Berdasarkan data DTSEN, Ibu Tukiyem masuk dalam kelompok desil 1 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Setelah kami melihat langsung kondisi rumahnya, bantuan ini sudah tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan Program BSPS,” ujar Amalia.
Ia menambahkan bahwa pemanfaatan DTSEN menjadi langkah penting untuk memastikan berbagai program bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Dalam rangkaian kegiatan yang sama, Kementerian PKP juga melaksanakan simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau tender rakyat untuk 17 penerima bantuan BSPS di Desa Srimulyo. Dari total pagu anggaran sebesar Rp297,5 juta, proses PTT menghasilkan efisiensi sebesar Rp16.512.260 atau sekitar 5,5 persen.
Menteri Ara menegaskan bahwa seluruh hasil efisiensi tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat penerima bantuan dalam bentuk tambahan material bangunan.
“Setiap rupiah yang bisa dihemat harus kembali kepada rakyat. Efisiensi hasil tender rakyat ini akan digunakan kembali untuk menambah material bangunan sehingga kualitas rumah yang dibangun menjadi lebih baik,” katanya.
Menurut Menteri Ara, penerapan PTT merupakan bagian dari reformasi tata kelola program perumahan agar lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Selain meningkatkan kualitas hunian, program BSPS juga dinilai mampu menggerakkan ekonomi lokal karena melibatkan tukang bangunan, toko material, pelaku UMKM, dan tenaga kerja setempat.
“Ketika rumah diperbaiki, ekonomi desa ikut bergerak. Tukang bekerja, toko bangunan memperoleh omzet, dan masyarakat mendapatkan rumah yang lebih layak. Inilah manfaat ganda yang ingin terus kami dorong,” ujar Menteri Ara.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan BSPS yang dinilai mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto dan Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak melalui Program BSPS.
Melalui peluncuran BSPS se-DI Yogyakarta, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan program perumahan yang tepat sasaran, transparan, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
