Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) serta Plh Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi melaksanakan rapat untuk membahas berbagai Program dan Kebijakan Pembangunan 3 Juta Rumah untuk Rakyat di Jakarta, Senin malam (18/11/2024).
Dalam rapat tersebut terdapat beberapa hal yang dibahas yakni mengenai pembebasan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar 0% untuk pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan percepatan pemberian izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap untuk pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Selain itu, ketiga Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir juga membahas tentang rencana relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong tol dan jembatan.
"Saya berharap semua orang yang ada atau hidup di kolong jembatan di Jakarta dapat di relokasi ke rumah susun dengan konsep membangun tanpa menggusur. Seperti memanfaatkan Rusun Pasar Rumput itu bagus sekali yang sekaligus dapat dilaksanakan setelah Pilkada, rencana hari Senin tanggal 1 Desember 2024." kata Menteri Ara.
Menteri Ara juga menyatakan, setelah para penghuninya direlokasi ke rusun, kolong jembatan atau kolong jalan tol dapat dihias dengan mural dan tanaman hias yang akan memberikan kesan indah dan membuat orang enggan membuatnya kumuh kembali.
"Dalam rangka CSR pihak swasta justru sangat senang untuk ikut terlibat dan bersinergi dalam kaitan bantuan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki atau tinggal di hunian," kata Menteri Ara. Untuk hal ini Menteri Ara memastikan sudah ada 6 perusahaan besar yang ikut bersinergi.
Dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, Menteri PKP terus mengkampanyekan “Gotong Royong membangun Rumah Untuk Rakyat” sehingga pembangunan rumah dapat melibatkan semua pihak termasuk Kementerian/ Lembaga pemerintah lainnya.
Sementara itu Plh Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyambut baik rencana Menteri PKP yang ingin merelokasi penghuni kolong jembatan ke Rumah Susun. Dengan rencana tersebut, menurutnya penghuni yang tinggal di kolong Jalan Tol Pasar Ikan, Kunir dan Lodan akan bersih.
"Rusun selama 6 bulan free walaupun secara Perda ada biaya 550.000 perbulan tapi ditanggung dari CSR BUMD. Ada juga yang mau kontrak pribadi selama 2 bulan ditanggung, bulan pertama dari Pemda DKI dan bulan kedua oleh Kemensos yang keduanya di backup dengan pemberian sembako selama satu bulan," ujar Plh Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.
Turut hadir mendampingi Menteri PKP, Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto, Sesditjen Perumahan M. Hidayat, Direktur Rumah Umum dan Komersial Fitrah Nur, Direktur Rumah Swadaya Salahuddin Rasyidi dan Direktur Rumah Susun Aswin Grandiarto. (JAY)
KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP)
