Jakarta - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan pada tahun 2025 mendatang jumlah anggaran pembangunan infrastruktur berdasarkan pagu indikatif yang ditetapkan mencapai Rp 75,63 Triliun. Anggaran tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
“Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, ditetapkan Pagu Indikatif Kementerian PUPR TA 2025 sebesar Rp75,63 Triliun,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Menteri PUPR menjelaskan, pemanfaatan Pagu Anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 mendatang akan didistribusikan pada pagu per unit organisasi antara lain Sekretariat Jenderal Rp 528,4 M, Inspektorat Jenderal Rp 98,9 M, Ditjen Sumber Daya Air Rp 26,53 T, Ditjen Bina Marga Rp 32,31 T, Ditjen Cipta Karya Rp 10,48 T, Ditjen Perumahan Rp 4,53 T, Ditjen Bina Konstruksi Rp 0,56 T, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Rp 148,9 M, BPIW Rp 92,7 M, dan BPSDM Rp 347,3 M.
Direktur Jenderal Perumahan, Iwan Suprijanto menerangkan, ada beberapa rincian rencana kegiatan prioritas tahun 2025 untuk unit organisasi Direktorat Jenderal Perumahan dengan anggaran sebesar Rp4,53 Triliun. Beberapa kegiatan prioritas tersebut antara lain Lanjutan Pembangunan Hunian Vertikal untuk Personil TNI di IKN (MYC) sebanyak 240 unit, Penuntasan Pembangunan 47 tower Rusun ASN dan Hankam (MYC) sebanyak 2.820 unit, Lanjutan Pembangunan Rumah Susun mendukung DOB (MYC) sebanyak 360 unit, Lanjutan Pembangunan Rumah Susun Reguler (MYC) sebanyak 531 unit, Pembangunan Baru Rumah Susun MBR Terdampak IKN sebanyak 44 Unit, Pembangunan Baru Rumah Susun ASN/TNI/Polri, MBR, Pekerja, Lembaga Perguruan Tinggi, dan Lembaga Perguruan Berasrama sebanyak 2.207 Unit, dan Lanjutan Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Wisma Atlet Kemayoran (MYC) sebanyak 10 Tower.
Selain itu juga pembangunan Rumah Khusus sebanyak 606 unit, termasuk untuk mendukung DOB (MYC) sebanyak 50 Unit, serta Pembangunan Baru Rumah Khusus untuk Masyarakat Terdampak Bencana, Terdampak Program Pemerintah, Daerah 3T sebanyak 556 Unit. Pembangunan PSU sebanyak 10.850 Unit untuk perumahan MBR yang tersebar di seluruh Provinsi. Pembangunan Rumah Swadaya skema BSPS melalui Program Padat Karya sebanyak 18.235 Unit.
“Kami siap melaksanakan penugasan pembangunan infrastruktur perumahan untuk masyarakat di Indonesia,” terangnya. (BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR)
