Pekanbaru - Klinik Rumah Swadaya hadir sebagai bentuk layanan untuk mendapatkan informasi berupa tanya jawab pada setiap permasalahan menganai rumah dan hunian yang ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Adapun lingkup layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut : 1. Perencanaan Rumah : terkait dengan desain, penyusunan RAB, proses PBG, dan lainnya yang berkaitan dengan perencanaan rumah. 2. Pelaksanaan Konstruksi : terkait dengan layanan pemilihan material, penentuan tukang, dan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi. 3. Pengawasan Konstruksi : terkait dengan pengawasan pembangunan/perbaikan rumah. 4. Pemanfaatan Rumah : terkait dengan pemeliharaan, perawatan, pengembangan dan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan rumah.
Pekanbaru - Bantuan Rumah swadaya adalah bagian dari kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan 100% hunian layak sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) terkait perumahan yang layak bagi semua. Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menyediakan bantuan ini kepada warga yang memenuhi kriteria tertentu, seperti kondisi ekonomi, tanah milik sendiri, dan keinginan untuk membangun rumah secara mandiri. Program konsultasi ini diadakan untuk memberikan akses informasi secara langsung kepada masyarakat mengenai program perumahan pemerintah, khususnya rumah swadaya. Masyarakat yang hadir di CFD dapat bertanya seputar syarat dan prosedur untuk mendapatkan bantuan, konsultasi teknis tentang pembangunan atau perbaikan rumah, hingga solusi terkait masalah perumahan.
Tanah Datar - Pembangunan hunian tetap (huntap)/rumah relokasi terpadu bagi korban bencana banjir bandang, banjir lahar dingin dan longsor di Ladang Laweh Jorong Rambatan Kecamatan Rambatan dimulai. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera III diwakili Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat Toni Hermanto menyebut pembangunan rumah relokasi akan dilaksanakan selama 134 hari kerja dengan PT Brantas Abipraya sebagai Penyedia Jasa.
Pekanbaru - BP2P Sumatera III saat ini sudah melewati 3 tahapan dalam penilaian, dan termasuk salah satu dari unit kerja Kementerian PUPR yang diusulkan menuju WBK/WBBM tahun 2024 yang telah diumumkan Lulus seleksi administrasi dan direncanakan akan dilakukan Desk Evaluasi Virtual oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Dalam rangka persiapan pelaksanaan Desk Evaluasi Virtual oleh TPN, Inspektur VI, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR selaku Ketua Tim Sekretariat TPI, menyelenggarakan simulasi paparan dan wawancara virtual. Sesi paparan BP2P Sumatera III disampaikan oleh Plh. Kepala BP2P Sumatera III, Bapak Heby Rakasiwi, ST., MT..
