BERITA

Padang - Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang berlokasi di Jalan Raya Ampang, Kampung Kalawi, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, telah selesai dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan rumah susun ini diselenggarakan melalui anggaran APBN Tahun 2022, melalui DIPA Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat dengan total anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 20.209.787.000 (dua puluh miliar dua ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) untuk bangunan fisik dan mebel sebesar Rp1.048.517.000 (satu miliar empat puluh delapan juta lima ratus tujuh belas rupiah). Rumah susun ini adalah hunian untuk ASN Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat berupa bangunan 3 lantai sebanyak 39 unit termasuk unit difabel.

Batam - Dalam sambutannya, Kepala BP2P Sumatera III, Ir. Aldino Herupriawan, S.T., M.T., CROP menyampaikan "Sampai saat ini pun kami masih melihat, masih ada Pemerintah Daerah yang belum membentuk Pokja PKP dan Forum PKP, begitu juga dengan penyusunan RP3KP. Kami berharap kepada Bapak/ Ibu hadirin untuk segera membentuk Pokja PKP dan Forum PKP serta menyusun RP3KP". Saat ini, RP3KP menjadi salah satu dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai Readiness Criteria dalam pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di daerah. Lebih lanjut direncanakan dokumen RP3KP menjadi salah satu readiness criteria dalam pengusulan bantuan perumahan di Ditjen Perumahan. RP3KP juga menjadi Sumber Data dalam Penerapan SPM yang nantinya dijabarkan dalam RPJMD dan RKPD. Disamping itu sangat diperlukan penyusunan Basis Data Perumahan yang salah satunya bersumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kebutuhan data bidang perumahan.

Pekanbaru - Klinik Rumah Swadaya hadir sebagai bentuk layanan untuk mendapatkan informasi berupa tanya jawab pada setiap permasalahan menganai rumah dan hunian yang ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Adapun lingkup layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut : 1. Perencanaan Rumah : terkait dengan desain, penyusunan RAB, proses PBG, dan lainnya yang berkaitan dengan perencanaan rumah. 2. Pelaksanaan Konstruksi : terkait dengan layanan pemilihan material, penentuan tukang, dan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi. 3. Pengawasan Konstruksi : terkait dengan pengawasan pembangunan/perbaikan rumah. 4. Pemanfaatan Rumah : terkait dengan pemeliharaan, perawatan, pengembangan dan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan rumah.

Pekanbaru - Bantuan Rumah swadaya adalah bagian dari kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan 100% hunian layak sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) terkait perumahan yang layak bagi semua. Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menyediakan bantuan ini kepada warga yang memenuhi kriteria tertentu, seperti kondisi ekonomi, tanah milik sendiri, dan keinginan untuk membangun rumah secara mandiri. Program konsultasi ini diadakan untuk memberikan akses informasi secara langsung kepada masyarakat mengenai program perumahan pemerintah, khususnya rumah swadaya. Masyarakat yang hadir di CFD dapat bertanya seputar syarat dan prosedur untuk mendapatkan bantuan, konsultasi teknis tentang pembangunan atau perbaikan rumah, hingga solusi terkait masalah perumahan.