Pekanbaru - Dalam upaya pengendalian gratifikasi, BP2P Sumatera III menerapkan beberapa langkah konkret untuk membangun budaya anti-gratifikasi di lingkungan kerja. Program-program tersebut meliputi: - Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan pelatihan rutin kepada seluruh pegawai mengenai apa yang dimaksud dengan gratifikasi, - Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang bertugas untuk memfasilitasi pelaporan gratifikasi, memberikan bimbingan, dan memastikan bahwa setiap kasus gratifikasi ditangani sesuai prosedur. - Pelaporan Gratifikasi: Pegawai di lingkungan BP2P Sumatera III diwajibkan melaporkan segala bentuk gratifikasi yang diterima, baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung. - Deklarasi Anti-Gratifikasi: Untuk memperkuat komitmen, seluruh pegawai dan pimpinan di BP2P Sumatera III turut menandatangani deklarasi anti-gratifikasi sebagai bentuk integritas dan dukungan terhadap Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Pekanbaru - Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan birokrasi yang bersih, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program reformasi birokrasi. Salah satu program unggulan yang terus digencarkan adalah Zona Integritas (ZI), yang bertujuan menciptakan instansi pemerintah yang bebas dari korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bagian penting dari proses ini adalah wawancara virtual oleh Tim Penilai Nasional (TPN), yang bertujuan menilai kesiapan dan keseriusan instansi pemerintah dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Salah satu unit kerja di Kementerian PUPR yang mengikuti wawancara virtual tersebut di tahun 2024 adalah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera III pada hari Kamis, 17/10/2024.
Padang - Pembangunan hunian tetap (huntap)/rumah relokasi terpadu bagi korban bencana banjir bandang, banjir lahar dingin dan longsor terus dikebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera III melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Dengan adanya monitoring dan evaluasi, BP2P Sumatera III dapat mengidentifikasi kendala yang terjadi di lapangan, baik dari segi teknis maupun administrasi, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan atau penyesuaian kebijakan jika diperlukan.
Pekanbaru - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan Rumah Susun (Rusun) Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan hunian layak bagi mahasiswa di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Peresmian rusun tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan, Iwan Suprijanto, di Kota Pekanbaru, Rabu (9/10/2024). Menko PMK RI menegaskan, rusunawa yang dibangun dengan biaya APBN sebesar Rp 18 miliar itu memang baru bisa diresmikan setelah bangunan tersebut benar-benar sudah difungsikan atau digunakan untuk dihuni oleh sejumlah mahasiswa Umri, yaitu mahasiswa internasional yang kuliah di Umri, mahasiswa Fakultas Kedokteran Umri dan mahasiswa tidak mampu.
