Pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kolaborasi Pelaksanaan Bantuan Percepatan Pembangunan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III bersama PT. Semen Padang dilaksanakan pada hari Senin, 24 Juni 2024 pada pukul 10.00 WIB s/d selesai secara offline bertempat di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan online melalui zoom meeting dihadiri oleh peserta dari perwakilan masing-masing undangan. Dokumen Perjanjian Kerjasama tersebut di tandatangani oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III – Ir. Aldino Herupriawan, S.T., M.T., CROP; dan Direktur Utama PT. Semen Padang – Ir. Indrieffouny Indra, M.M.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan Klinik Rumah Swadaya yang merupakan program dari Ditjen perumahan Kementrian PUPR dalam pemenuhan rumah layak huni untuk masyarakat. Pada kegiatan ini BP2P Sumatera III memberikan layanan bantuan teknis berupa perencanaan, desain, dan pengawasan pembangunan rumah kepada masyarakat secara individu atau kelompok untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni dan Konsultasi ini Gratis tanpa dipungut biaya apapun
"Koordinasi pemerintah kabupaten dengan kementerian melalui balai terkait harus diperkuat lagi, sehingga warga tidak menunggu terlalu lama untuk kepastian tempat tinggal mereka. Kita di provinsi juga selalu langsung menindaklanjuti apa yang menjadi kewenangan kita," ucap Gubernur lagi. Sementara itu, Kepala Balai P2P Sumatera III, Aldino Herupriawan menyatakan, bahwa secara prinsip pihaknya telah siap untuk melakukan pembangunan rumah bagi warga yang akan direlokasi, baik secara terpadu mau pun mandiri. Hanya saja, segala kelengkapan dokumen memang harus dipastikan terpenuhi.
Saat ini, RP3KP menjadi salah satu dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai Readiness Criteria dalam pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di daerah. Lebih lanjut direncanakan dokumen RP3KP menjadi salah satu readiness criteria dalam pengusulan bantuan perumahan di Ditjen Perumahan. RP3KP juga menjadi Sumber Data dalam Penerapan SPM yang nantinya dijabarkan dalam RPJMD dan RKPD.
