Pekanbaru - Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Perumahan, Ir. M. Hidayat, M.M. melakukan kunjungan ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III.
Kedatangan tersebut untuk meninjau sejumlah fasilitas dan layanan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III serta memberikan penguatan kepada seluruh petugas dalam menyongsong persiapan penilaian oleh Tim Penilai Nasional dalam meraih predikat ZI menuju WBK/WBBM
Pembangunan ZI merupakan salah satu bentuk penerapan reformasi birokrasi, bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan menjadikan integritas dan akuntabilitas sebagai pilar utama. BP2P Sumatera III menargetkan WBK sebagai tonggak awal dalam perjalanan menuju birokrasi yang lebih baik.
“Saya melihat dari depan sampai ke dalam balai sudah sangat baik menyiapkan sarana layanan. Tinggal ditingkatkan dan dipertahankan, terutama dalam implementasinya. Kita harus melayani customer baik dari pemda,para pengembang, calon penerima bantuan dan masyarakat yang berkunjung. Implementasi enam area perubahannya juga harus jelas dan konkret dilaksanakan dengan baik. Saat ini sudah semakin terbuka sehingga muaranya adalah pembangunan ZI harus dapat meningkatkan pelayanan publik. Kalau tidak meningkat, berarti tidak ada perubahan," urai Sesditjen.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, Aldino Herupriawan, S.T., M.T. mengapresiasi kedatangan Sesditjen sebagai bentuk dukungan dari pimpinan untuk pembangunan zona integritas di balai. “Sejalan dengan progres yang tengah kami bangun, sinergi, masukan, arahan, serta diskusi kami butuhkan demi kesuksesan tahapan dan peningkatan pelayanan publik. Semoga arahannya bisa menambah semangat dan meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat," harap Aldino.
Saat ini, BP2P Sumatera III sudah melewati 3 tahapan dalam penilaian, dan termasuk salah satu dari unit kerja Kementerian PUPR yang diusulkan menuju WBK/WBBM tahun 2024 yang telah diumumkan Lulus seleksi administrasi dan direncanakan akan dilakukan Desk Evaluasi Virtual oleh Tim Penilai Nasional (TPN).
