Lombok Tengah - Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan gerakan nasional pemerataan kesejahteraan, bukan sekadar proyek sektoral semata.
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I (BP3KP Nustra I) sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan tugas teknis operasional Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman senantiasa melaksanakan evaluasi atas Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan / Stakeholder guna mewujudkan gotong royong dalam penyediaan rumah bagi masyarakat.
Sejalan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai mengsosialisasikan Program 3 Juta Rumah kepada seluruh kepala desa di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kegiatan ini untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Pathul di hadapan para kepala desa, Babinsa, dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir.
Menurutnya, persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi tantangan menahun yang hingga kini belum tuntas. Pathul menyoroti lemahnya akurasi data yang sering kali membuat penanganan RTLH tidak tepat sasaran.
“Selama ini laporan yang masuk sering hanya menyorot bagian rumah yang rusak, bukan kondisi utuh di lapangan. Akibatnya, data menjadi tidak akurat,” ujarnya.
Berdasarkan data sementara, jumlah rumah tidak layak huni di Lombok Tengah mencapai sekitar 16 ribu unit, tersebar di 154 desa pada 12 kecamatan.
Rizaldi Andi Atjo Kepala Balai P3KP Nustra I berharap, dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, program ini dapat berjalan optimal. Target idealnya dalam satu tahun bisa tuntas.
