Lombok Timur — BP3KP Nusa Tenggara I melakukan koordinasi bersama Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam membahas sinkronisasi pelaksanaan Program Bedah Rumah dan rencana pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Lombok Timur. Koordinasi dilakukan untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung penyelenggaraan program perumahan sesuai kebutuhan masyarakat. (29/10)
Mataram — Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Nusa Tenggara I bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Mataram melaksanakan sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi toko bangunan mitra Bedah Rumah. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi mengenai skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha toko bangunan. Sosialisasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan Program Bedah Rumah. (26/10)
Lombok Tengah — Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Nusa Tenggara I berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mendukung fasilitasi sertifikasi tanah bagi masyarakat penerima bantuan Bedah Rumah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Koordinasi tersebut diarahkan untuk mendukung kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui kolaborasi ini, aspek legalitas tanah menjadi bagian yang turut diperhatikan dalam pelaksanaan program perumahan. (27/10)
Mataram — Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Nusa Tenggara I memperkuat kolaborasi dengan Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mendukung fasilitasi sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya penerima bantuan Bedah Rumah. Upaya ini menjadi bagian dari sinergi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kementerian ATR/BPN untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat. (26/10)
Nusa Tenggara Barat — Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Nusa Tenggara I menjadi salah satu instansi yang terkait dalam pemeriksaan kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengenai kesiapan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah Tahun 2025 hingga Triwulan III Tahun 2026. Pemeriksaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dijadwalkan berlangsung pada 19–24 Oktober 2026. (23/10)
Denpasar, Bali — Upaya penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus didorong melalui pembangunan Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rusun MBR) Kota Denpasar. Berlokasi di Jalan Raya Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, pembangunan rusun ini direncanakan menyediakan 60 unit hunian dengan kapasitas hingga 240 orang. (13/10)
