Sebagai wujud komitmen nyata dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Maluku mengadakan kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Sosialisasi Zona Integritas yang dilaksakan di ruang rapat kantor BP3KP Maluku, Selasa (23/09/2025).
Direktur Keterbukaan Informasi Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) Julisa Kusumowardono, melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau secara langsung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 di Dusun Air Ali Desa Rumamh Tiga Kota Ambon pada Kamis (18/9/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengalokasikan sebanyak 3.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku. Selain itu, Menteri PKP juga akan menggunakan satu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di Indonesia.
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (Ditjen TKPR) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap proyek pembangunan rumah susun dengan skema kontrak tahun jamak (multi-years contract - MYC) di Maluku.
