Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP2PKP) Maluku menerima kunjungan kerja dari Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty dalam rangka membahas isu-isu strategis terkait perumahan di Provinsi Maluku, khususnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan penataan kawasan kumuh di Kota Ambon, Jumat (04/07/2025). Saadiah Uluputty disambut dengan hangat oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Pither Pakabu, S.T.,M.Si bersama jajarannya yakni Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I Refi Latuamury, S.T, Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah II Emilia R. Hamid, S.T, Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Muhammad Abdullah, S.T, PPK Rumah Susun-Rumah Khusus Rien Yolanda R. Toreh, S.T.,M.T dan juga pejabat perbendaharaan dilingkungan BP3KP Maluku.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor BP3PKP Maluku tersebut, anggota dewan menyoroti masih tingginya jumlah RTLH di berbagai wilayah di Maluku yang memerlukan perhatian serius dan penanganan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan program-program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah. Mengingat Kementerian PKP merupakan mitra kerja dari Komisi V DPR RI.
Kepala BP3PKP Maluku Pither Pakabu, S.T.,M.Si berkesempatan menyampaikan paparan terkait progres pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) serta rencana penanganan kawasan kumuh di Kota Ambon yang saat ini menjadi prioritas. Ia juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan anggaran hingga kondisi geografis wilayah yang tersebar. “Dukungan dari Komisi V DPR RI sangat kami harapkan, terutama dalam mendorong peningkatan alokasi anggaran dan percepatan pelaksanaan program perumahan yang menyentuh langsung masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Pakabu.
Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty menegaskan komitmen DPR untuk terus mendorong kebijakan dan program yang berpihak pada masyarakat kecil. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta elemen masyarakat dalam mengatasi persoalan perumahan dan permukiman, termasuk di kawasan kumuh perkotaan. “Pada prinsipnya komisi V sebagai mitra kerja bidang infrastruktur, mendukung upaya peningkatan infrastruktur yang ada di daerah terkhususnya Maluku. Salah satunya terkait perumahan. Mengingat masih terdapat persoalan perumahan dalam hal ini RTLH yang wajib diperhatikan. Hal ini tentu juga secara langsung berkaitan dengan program 3 juta rumah dari pemerintah bagi masyarakat” tutupnya.
