Ambon,Kompu - Gubernur Maluku secara resmi menyerahkan rumah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2025 kepada masyarakat penerima bantuan di Negeri Hative Kecil, Kota Ambon, Selasa (3/3/2026). Kegiatan seremonial tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Maluku Bapak Hendrik Lewerissa, Wali Kota Ambon Bapak Drs.Bodewin Wattimena, Ketua DPRD Kota Ambon, Anggota Komisi V DPR RI Ibu Saadiah Uluputty, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Maluku Bapak Pither Pakabu,S.T.,M.Si beserta jajaran, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Maluku, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon, Forkopimda, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta masyarakat penerima bantuan.
Dalam sambutannya, Kepala Balai P3KP Maluku menyampaikan bahwa Program BSPS Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Maluku telah terlaksana dengan baik dan seluruh unit yang dialokasikan telah rampung dikerjakan.
“Pada Tahun Anggaran 2025, Provinsi Maluku mendapatkan alokasi sebanyak 81 unit rumah BSPS yang tersebar di 3 kabupaten/kota. Alhamdulillah, seluruh pelaksanaan fisik telah selesai 100 persen dan telah melalui proses verifikasi serta pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Program ini dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat dengan pendampingan tenaga fasilitator lapangan, sehingga kualitas bangunan dan akuntabilitas pelaksanaannya dapat terjamin,” ujar Kepala Balai.
Ia menjelaskan bahwa Program BSPS merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan kualitas rumahnya agar layak huni, sehat, dan aman. Melalui skema stimulan, pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah.
Lebih lanjut, Kepala Balai P3KP Maluku menyampaikan kabar baik bahwa pada Tahun Anggaran 2026, Provinsi Maluku kembali memperoleh alokasi yang meningkat signifikan.
“Pada Tahap I Tahun 2026, Maluku mendapatkan alokasi sebanyak 1.705 unit yang tersebar di 8 kabupaten/kota. Selanjutnya pada Tahap II dialokasikan kembali sebanyak 1.905 unit dan terus akan bertambah. Sehingga total kuota di awal Tahun 2026 mencapai 2.998 unit. Jumlah ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan Tahun 2025. Kami optimistis hingga akhir Tahun Anggaran 2026, alokasi ini masih berpotensi bertambah sesuai kebijakan dan ketersediaan anggaran nasional,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa peningkatan alokasi tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan legislatif dalam memperjuangkan kebutuhan perumahan masyarakat Maluku. Kepala Balai juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan data yang akurat dan valid agar pelaksanaan program dapat tepat sasaran.
Sementara itu, Gubernur Maluku, Bapak Hendrik Lewerissa, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Balai P3KP Maluku atas konsistensi pelaksanaan Program BSPS di Maluku.
“Peningkatan kuota yang sangat signifikan pada Tahun 2026 dibandingkan Tahun 2025 merupakan bukti konkret bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan masyarakat Maluku. Ini adalah bentuk komitmen negara dalam memastikan masyarakat memiliki rumah yang layak huni,” tegas Gubernur.
Gubernur juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya memperjuangkan peningkatan nilai bantuan BSPS agar setara dengan provinsi lain seperti Maluku Utara dan Papua, mengingat kondisi geografis dan biaya material bangunan di wilayah kepulauan relatif lebih tinggi.
“Saya telah menyampaikan surat resmi kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meminta penambahan nilai bantuan BSPS agar dapat disamaratakan dengan Maluku Utara dan Papua. Selain itu, kami juga meminta perhatian khusus untuk penanganan 207 unit rumah masyarakat terdampak konflik di Desa Kariuw, yang hingga saat ini masih membutuhkan dukungan penyelesaian,” ungkapnya.
Gubernur berharap dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat dan DPR RI, seluruh kebutuhan perumahan masyarakat, termasuk bagi warga terdampak konflik, dapat segera tertangani secara menyeluruh.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Program BSPS di Kota Ambon. “Kami atas nama Pemerintah Kota Ambon mengucapkan terima kasih kepada Balai P3KP Maluku yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat Kota Ambon. Program ini sangat membantu dalam upaya pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH), yang hingga saat ini masih menjadi tantangan bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Ambon berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam penanganan RTLH secara bertahap dan berkelanjutan. Menurutnya, dengan dukungan program BSPS, persoalan perumahan dapat ditangani secara lebih komprehensif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, dalam arahannya menyampaikan bahwa Program BSPS merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam menyelesaikan persoalan perumahan nasional, termasuk di Provinsi Maluku.
“Sebagai perwakilan masyarakat Maluku di pusat, saya terus mendorong peningkatan alokasi dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Maluku, termasuk melalui rapat-rapat Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa usulan peningkatan nilai bantuan BSPS agar disamaratakan dengan Maluku Utara dan Papua telah disampaikan dalam forum resmi dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti.
“Kita memahami bahwa kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan membutuhkan perhatian khusus. Saya akan terus mengawal agar program pengentasan rumah tidak layak huni di Maluku mendapatkan dukungan optimal dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Kegiatan seremonial diakhiri dengan penyerahan kunci rumah secara simbolis kepada perwakilan penerima bantuan oleh Gubernur Maluku bersama Wali Kota Ambon, Anggota Komisi V DPR RI, dan Kepala Balai P3KP Maluku, yang dilanjutkan dengan peninjauan langsung kondisi rumah penerima bantuan BSPS di Hative Kecil.
Melalui momentum ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR RI dalam penyediaan perumahan di Provinsi Maluku semakin kuat dan berkelanjutan demi mewujudkan hunian yang layak dan sejahtera bagi warga masyarakat. (RR)
