Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong percepatan Program Bedah Rumah serta penanganan kawasan kumuh dan sanitasi Tahun Anggaran 2026 di Pulau Sumatera.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan dan Monitoring Progres yang dilaksanakan secara hybrid di Medan, Sumatera Utara, Jumat (10/10/2026).

Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Kepala Subdit Wilayah 1 Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan, Kepala Satker PKP Sumatera Utara, para PPK Swadaya dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, serta perwakilan Dinas Perkim Provinsi Bengkulu, Kepala BP3KP Sumatera II, Kasatker Pulau Sumatera, dan PPK Swadaya Pulau Sumatera secara daring.

Dalam rapat tersebut, dibahas percepatan pelaksanaan BSPS dengan alokasi *11.799 unit di Sumatera Barat dan 3.724 unit di Kepulauan Riau, serta penyelesaian verifikasi sekitar **5.943 usulan di Sumatera Utara. Di Sumatera Barat, progres keuangan tercatat sebesar **56,23%*, dengan 6.515 unit telah terbit SP2D.

Melalui koordinasi lintas pemerintah daerah dan satuan kerja, Kementerian PKP mendorong percepatan verifikasi, penyelesaian administrasi, serta penyaluran bantuan hingga akhir Oktober 2026. Selanjutnya, November–Desember 2026 difokuskan pada pelaksanaan fisik Bedah Rumah.

Langkah ini merupakan komitmen Kementerian PKP untuk mempercepat penyediaan hunian layak, tepat sasaran, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.