Tangerang — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) meninjau langsung lokasi calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/bedah rumah di Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (30/3/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memastikan program BSPS Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Banten berjalan tepat sasaran sekaligus mempercepat peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Ara mengatakan, di Provinsi Banten pada tahun 2026 dialokasikan sebanyak 5000 rumah yang akan dibedah/direnovasi. "Naik dari tahun 2025 sebanyak 1.742 unit rumah yang dibedah di Banten," ujarnya.
Tangerang — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai langkah strategis percepatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Banten Andra Soni, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta jajaran pimpinan lembaga dan mitra strategis, termasuk perbankan dan lembaga pembiayaan yang terlibat dalam ekosistem perumahan nasional.
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi rencana pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan Jalan Kramat Raya Senen pada Minggu (29/3/2026). Lahan seluas 1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia tersebut disiapkan sebagai tindak lanjut arahan Prabowo Subianto untuk pembangunan rusun relokasi warga di bantaran rel kereta api wilayah Senen, Jakarta Pusat. Menteri PKP menyampaikan bahwa pembangunan rusun tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta. Ia menegaskan bahwa keputusan skema pembangunan akan diputuskan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dijadwalkan pada Rabu mendatang.
Tapanuli Selatan — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pada tahap pertama, pemerintah telah menyerahkan sebanyak 120 unit hunian tetap kepada masyarakat korban bencana sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Penyerahan kunci hunian tetap tersebut dilakukan dalam kegiatan Penyerahan Kunci Tahap Pertama 120 Unit Hunian Tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Jumat (27/3). Program pembangunan hunian ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak, dengan Kementerian PKP berperan dalam pembangunan hunian tetap komunal bagi masyarakat.
