Sumatera Utara, Sabtu (6 Desember 2025) — Bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Sumatera Utara sejak di penghujung November 2025 telah memberikan dampak besar bagi masyarakat, khususnya pada sektor perumahan dan kawasan permukiman. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan penanganan yang cepat dan tepat sasaran, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara langsung melaksanakan peninjauan lapangan serta pendataan awal di sejumlah wilayah yang mengalami kerusakan paling signifikan.
Pelaksanaan peninjauan dilakukan pada tanggal 3–5 Desember 2025, dipimpin oleh Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, dan turut didampingi oleh Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang, Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan, serta jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II.
Selama peninjauan, tim Kementerian PKP mengunjungi beberapa lokasi terdampak, antara lain Kota Pandan, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Tapanuli Utara. Tim melakukan pemetaan langsung terhadap kondisi kerusakan rumah warga, termasuk dampak terhadap infrastruktur pendukung permukiman.
Berdasarkan pendataan yang diperbarui hingga pertanggal 7 Desember 2025, diketahui jumlah kerusakan sebagai berikut yaitu 88.656 unit rumah mengalami Rusak Ringan,4.902 unit mengalami Rusak Sedang,4.900 unit mengalami Rusak Berat,711 unit dinyatakan Hilang atau Hanyut akibat tersapu arus banjir.
"Data ini akan menjadi dasar dalam penyusunan skema bantuan hunian kepada masyarakat terdampak sesuai kategori kerusakan. Kementerian PKP memastikan bahwa bantuan diberikan secara akuntabel, tepat sasaran, dan memperhatikan urgensi kebutuhan tiap kelompok masyarakat". Ujar Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Azis Andriansyah.
Selain pendataan, Kementerian PKP juga melaksanakan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi data lapangan. Kawasan dengan tingkat kerusakan tertinggi, terutama di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara, akan diprioritaskan dalam tahap penanganan.
Kementerian PKP juga menekankan pentingnya memastikan kembali keamanan kawasan permukiman. Untuk wilayah-wilayah yang secara geologi maupun geografi tidak lagi layak huni, pemerintah akan mengupayakan relokasi ke lokasi yang lebih aman dan sesuai rencana tata ruang.
Kementerian PKP akan terus melakukan monitoring dan pendampingan hingga proses pemulihan selesai, termasuk penyediaan hunian sementara maupun bantuan stimulan perbaikan rumah. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan masyarakat dapat kembali tinggal di lingkungan yang aman, sehat, dan layak huni.
