JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Bupati Penajam Paser Utara, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, Kepala BPS serta Anggota DPR Komisi V menghadiri pertemuan di Wisma Mandiri 2 Lantai 21 untuk membahas penyempurnaan data dan pemerataan program renovasi rumah melalui BSPS di seluruh Indonesia.
Dengan dukungan penuh dari BPS, pemerintah ingin memastikan agar data baru termasuk data kemiskinan dan kondisi rumah dari Sensus Ekonomi 2026 menjadi dasar utama penyusunan target renovasi rumah.
“Papua dan Nusa Tenggara memiliki persentase penduduk miskin tertinggi. Ini harus menjadi perhatian khusus. Pemerintah pusat harus menunjukkan keberpihakan kepada wilayah yang sangat tertinggal, termasuk Papua dan NTT,” tegas Menteri PKP.
Ia juga menyoroti bahwa sejumlah wilayah perkotaan seperti Jakarta Utara (peringkat 6), Jakarta Selatan (10), dan Jakarta Barat (18) termasuk dalam 100 kabupaten/kota dengan gini ratio tertinggi, yang menunjukkan ketimpangan signifikan dan perlu diintervensi.
Menteri PKP menegaskan bahwa mulai tahun 2026, tidak boleh ada satu kabupaten pun yang tidak mendapatkan program renovasi rumah. Ia menyebut langkah ini sebagai perubahan besar dalam mendistribusikan bantuan sosial negara, yang memastikan pemerataan dan keadilan bagi seluruh daerah.
Gubernur Papua Barat mengungkapkan bahwa ketidakakuratan data selama ini turut disebabkan oleh keterbatasan petugas statistik di lapangan. Ia meminta pendataan ke depan memastikan seluruh desa terjangkau agar tidak merugikan daerah.
Di akhir pertemuan, Menteri PKP Maruarar Sirait juga melaporkan penanganan bencana. Ia menugaskan tiga Dirjen di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan Pak Indra di Aceh untuk menentukan lokasi relokasi yang aman. Saat ini tersedia 430 stok rumah di Medan dan 140 unit di Bandung yang siap dimanfaatkan.
