Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar Silaturahmi dan Koordinasi Awal Tahun Ekosistem Perumahan di Gedung Thamrin, Jakarta, Kamis (15/1/2026). Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pembangunan ekosistem perumahan nasional. Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya tata kelola berbasis data dan sinergi lintas sektor agar kebijakan perumahan tepat sasaran. “Saya pastikan Kementerian PKP berbasis data. Kita harus memastikan bantuan negara disalurkan dengan benar, sehingga negara benar-benar hadir untuk rakyat. Setiap bantuan perumahan harus bisa dipertanggungjawabkan. Check and balance harus berjalan, dan langkah-langkah strategis harus konkret,” tegasnya.
Jakarta — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menegaskan bahwa akselerasi menjadi kunci untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat melalui Program 3 Juta Rumah. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi dan _Launching_ Perumahan Kampung Bandan di Menara 1 BTN, Jakarta, Kamis (15/1/2026). Fahri Hamzah menyampaikan bahwa Kementerian PKP merupakan kementerian yang relatif baru terbentuk, sehingga percepatan menjadi tantangan utama. “Kementerian PKP baru terbentuk sekitar satu tahun lalu, sehingga tantangan kami adalah melakukan akselerasi untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat,” ujarnya.
Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar pertemuan bersama Wakil Ketua MPR RI, Menteri Hukum, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah dan NTB, serta asosiasi pengembang perumahan. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (13/1). Pertemuan tersebut membahas alokasi kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk wilayah Sulawesi Tengah dan NTB, perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan, serta rancangan kebijakan Rumah Susun (Rusun) Bersubsidi.
Banda Aceh — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan kesiapan pemerintah dalam mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah. Hal ini disampaikan dalam rapat bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI yang digelar di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Rehabilitasi Pascabencana, Tito Karnavian. Turut hadir pula sejumlah anggota DPR seperti Cucun Ahmad Syamsurijal (Wakil Ketua DPR), Nazaruddin Dek Gam (Ketua MKD), Abdul Wachid (Wakil Ketua Komisi VI), Andi Iwan Darmawan Aras (Wakil Ketua Komisi V), dan Kawendra Lukistian (Anggota DPR).
