Surabaya - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan pelaku usaha properti dalam memperkuat kebijakan perumahan yang berpihak kepada masyarakat kecil. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Surabaya, Rabu (15/10/2025), yang turut dihadiri oleh Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Timur, Mochamad Ilyas, serta para pengembang anggota REI di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Menteri Ara menyampaikan bahwa pemerintah tengah mematangkan konsep rent to own (sewa untuk memiliki) yang sebelumnya diusulkan oleh Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI). Konsep ini, kata Menteri Ara, merupakan salah satu alternatif solusi agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah dengan cara yang lebih ringan dan fleksibel.
“Pemerintah terbuka terhadap berbagai usulan dari asosiasi pengembang, termasuk REI. Saya percaya REI adalah gudangnya pengembang-pengembang yang kredibel, kreatif, dan berintegritas. Karena itu, saya ingin mendengar masukan langsung dari para pelaku di lapangan, terutama dari Jawa Timur yang memiliki potensi besar dalam pembangunan perumahan rakyat,” ujar Menteri Ara.
Lebih lanjut, Menteri Ara menegaskan komitmennya untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan asosiasi pengembang, agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar lahir dari kebutuhan dan realitas di lapangan. Ia menambahkan, setiap kebijakan pemerintah di sektor perumahan harus mampu menjembatani kepentingan negara, rakyat, dan dunia usaha secara proporsional.
“Di sini kita diuji, bagaimana pemerintah, rakyat, terutama masyarakat kecil dan dunia usaha bisa berjalan seimbang. Saya ingin kebijakan yang lahir membawa manfaat bagi semuanya negara yang kuat, rakyat yang sejahtera, dan dunia usaha yang berkembang,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD REI Jawa Timur, Mochamad Ilyas, menyambut positif langkah Menteri PKP dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan pengembang. Ia menilai keterbukaan pemerintah terhadap masukan dari asosiasi menjadi angin segar bagi dunia properti, khususnya pengembang yang berkomitmen menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Pak Menteri yang ingin membangun kebijakan berbasis dialog. Dunia usaha, terutama pengembang anggota REI, siap berkolaborasi dalam mendukung program perumahan rakyat. Kami juga berharap mekanisme KUR Perumahan bisa menjadi pintu masuk bagi pengembang kecil dan menengah untuk lebih berperan dalam penyediaan rumah bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah),” ujar Ilyas.
Ilyas menambahkan bahwa Jawa Timur memiliki potensi besar dalam mendukung program perumahan nasional karena ditunjang oleh jumlah pengembang aktif yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Dengan adanya skema KUR Perumahan dan konsep rent to own, ia optimistis bahwa target peningkatan kepemilikan rumah di kalangan masyarakat kecil bisa lebih cepat tercapai.
“Harapan kami, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan asosiasi pengembang dapat terus diperkuat. Dengan kolaborasi yang solid, kita bisa mewujudkan perumahan yang tidak hanya layak huni, tetapi juga terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” tutup Ilyas. (Jay)
