Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan kesempatan bagi para pengembang perumahan termasuk anggota asosiasi pengembang Real EstatIndonesia (REI) untuk memberikan kritik dan saran secara terbuka bagi dirinya maupun Kementerian PKP apabila ada hal-hal terkait kebijakan dan program perumahan yang perlu di evaluasi. Namun demikian, dirinya juga berharap dukungan dari para pengembang perumahan seluruh wilayah Indonesia untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto dengan membangun rumah yang berkualitas dan layak huni bagi masyarakat.
"Saya sebagai Menteri PKP juga tidak segan meminta Ketua dan Pengurus DPP dan DPD REI serta para pengembang anggota REI untuk mengevaluasi kinerja Kementerian PKP. Silakan berikan kritik dan saran kepada kami tentang apa yang perlu dikerjakan dan dievaluasi. Kementerian PKP siap untuk mendorong program perumahan yang dibutuhkan oleh pengembang," ujar Menteri PKP saat memberikan sambutan secara resmi sekaligus membuka Rakernas REI Tahun 2025 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Pada Rakernas tersebut, REI mengangkat tema Propertinomic 2.0 : Mengatasi Hambatan dan Percepatan Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan pengembang perumahan dari seluruh wilayah Indonesia serta para senior asosiasi REI serta para ketua asosiasi pengembang lainnya.
Menteri PKP juga berharap dari Rakernas REI ini akan menghasilkan keputusan dan kebijakan yang strategis untuk pengembang dan perumahan di Indonesia. Apalagi REI merupakan salah satu mitra kerja Kementerian PKP dan menjadi salah satu asosiasi perumahan tertua dan paling besar di Indonesia dan berperan penting dalam pembangunan perumahan di Indonesia.
"Hari ini saya secara resmi membuka Rakernas REI Tahun 2025 dan juga mendoakan dan berharap REI menjadi organisasi yang terus berkembang dan makin besar serta mendukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto Dari rapat kerja ini mari kita bekerja untuk pembangunan perumahan. Kita pikirkan dan evaluasi bersama hal apa yang harus dievaluasi dan dikerjakan untuk terus melaksanakan Program Perumahan. Pemerintah harus dengarkan masukan dari semua pihak termasuk pengembang perumahan," terangnya.
Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga menyampaikan 11 hal yang telah dilaksanakan Kementerian PKP bersama eksosistem perumahan serta mitra kerja termasuk Kementerian / Lembaga dalam Kabinet Merah Putih di sektor perumahan.
Adapun 11 hal tersebut antara lain BPHTB Gratis bagi MBR, PBG Gratis bagi MBR, Insentif PPN DTP Hingga 2026, Pelonggaran GWM BI dan FLPP. Selain itu juga ada BSPS Swasta, Kredit Program Perumahan, FLPP Swasta. KPR FLPP Akad Massal Terbesar 26 ribu KPR FLPP dan target bulan Desember sebanyak 50 ribu, Pembiayaan Mikro Perumahan Melawan Rentenir Bersama PNM dan SMF serta Efisiensi Program BSPS Mencapai 6 Persen melalui Pemilihan Toko Terbuka.
"Sebanyak 11 hal yang telah dilaksanakan ini bukan hanya kerja dari Kementerian PKP. Bahkan ada kewenangan dari pihak lain seperti Bank Indonesia, Kemendagri, Kemenkeu, peran bank swasta seperti BCA, dukungan CSR dari swasta. Hal ini menunjukkan bahwa Kabinet Merah Putih kompak dan eksosistem perumahan berjalan dengan baik dan ada kepastian di sektor perumahan. Pengembanh kan pengusaha pasti juga senang apabila kebijakannya jelas, tegas dan cepat. Mari kita Gotong Royong Membangun Rumah Rakyat," harapnya.
Menteri PKP juga mengajak para pengembang untuk membuat gebrakan serta terobosan baru di sektor perumahan. Selain itu juga meminta para senior dan Ketua DPD REI untuk tidak lupa mengkader dan mendidik pengusaha muda baru di daerah sekaligus pemerataan ekonomi di sekaligus memunculkan orang kaya dan konglomerat baru sehingga pembangunan perumahan semakin baik.
Ketua Umum REI Joko Suranto menyatakan anggota REI siap mendukung Program 3 Juta Rumah di Indonesia. Sektor properti selama ini juga berperan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Dirinya juga melaporkan bahwa 401 anggota REI saat ini sudah ajukan program KUR Perumahan dan sebanyak 49 anggota suda akad dengan nilai Rp 240 M.
Selama ini di sektor perumahan, imbuhnya, terkait dengan masalah perijinan dan kebijakan serta industri perumahan menurutnya terlalu banyak instansi yang harus dikoordinasikan. Misalnya masalah perumahan ini terkait dengan 9 kementerian seperti Kementerian PKP, Kementerian ATR / BPN, Kementerian Keuangan, Kementerkan PU, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perhubungan. Hal itu belum termasuk lembaga keuangan dan pembiayaan.
REI, imbuhnya, juga memiliki program penghijauan yakni penanaman 1 juta pohon. Saat ini pihaknya juga mengusulkan program penanaman 1 rumah 2 pohon menjadi masukan kebijakan pemerintah. Jika 350 ribu rumah subsidi FLPP ditanami 2 pohon maka sudah ada 700 ribu pohon yang ditanam.
"Kita lihat dalam organisasi adalah ketika harus koordinasi dan itu sulit perijinan harus melibatkan banyak pihak. Tentu kita butuh superteam dan bekerjasama agar perijinan lebih baik dan cepat dan Kementerian PKP harus bisa jadi leading sector dan mampu mengharmonisasikan perijinan yang ada dan tidak ada tumpang tindih perijinan karena ada 314 proyek REI terkendala di atas lahan seluas 6,178 hektar nilai investasi Rp 34,7 T dan ini belum di tangani," katanya.
BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP)
