Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar pertemuan dengan sejumlah Pemimpin Redaksi media nasional. Pertemuan ini dirangkaikan dengan rapat daring (online meeting) yang membahas percepatan bantuan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera di Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Rapat daring tersebut dihadiri oleh Menteri Hukum, Kepala BPKP, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, serta Wakil Gubernur Sumatera Barat, sebagai bentuk sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam percepatan penanganan pascabencana.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar Sirait menegaskan bahwa percepatan penanganan pascabencana merupakan arahan langsung Presiden Republik Indonesia, yang menekankan bahwa negara harus hadir dan bertindak cepat dalam membantu rakyat yang terdampak bencana.
“Dalam situasi bencana seperti ini, negara tidak boleh lambat. Arahan Presiden jelas: negara harus hadir, bertindak cepat, dan memastikan rakyat kembali memiliki hunian yang layak. Jika ada aturan yang menghambat, maka harus segera disesuaikan,” tegas Maruarar.
Untuk mendukung percepatan pelaksanaan, Maruarar menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan BPKP telah menyatakan komitmennya untuk membantu dari sisi hukum dan pengawasan, sehingga proses pembangunan huntap dapat berjalan cepat, tertib, dan akuntabel. Dukungan juga diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal koordinasi dengan pemerintah daerah, serta Kementerian Agama dalam penguatan aspek sosial kemasyarakatan.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan rencana pembangunan 2.603 unit hunian tetap yang seluruhnya bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan tidak menggunakan APBN. Dari total tersebut, sebanyak 2.500 unit akan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit lainnya merupakan inisiatif langsung dari Maruarar Sirait.
Sebanyak 2.603 unit huntap CSR tersebut akan dialokasikan di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan rincian rencana alokasi sebagai berikut:
Provinsi Aceh: 1.000 unit
Provinsi Sumatera Utara: 1.003 unit
Provinsi Sumatera Barat: 600 unit
Maruarar secara khusus menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi atas kontribusi dan kepedulian kemanusiaannya dalam membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatera.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Buddha Tzu Chi atas kepedulian dan dukungan nyata bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa semangat kemanusiaan dan gotong royong adalah kekuatan besar dalam membantu rakyat bangkit kembali,” ujar Maruarar.
Maruarar meminta kepada pemerintah daerah di Aceh dan Sumatera Barat untuk segera menyiapkan lahan pembangunan huntap, agar proses pembangunan dapat segera dimulai dan tidak terkendala administrasi.
Untuk tahap awal pelaksanaan, pembangunan akan dilakukan di Sumatera Utara, mengingat kesiapan lahan yang telah tersedia. Lokasi awal meliputi:
Kabupaten Tapanuli Utara: 103 unit
Kota Sibolga: 200 unit
Kabupaten Tapanuli Tengah: 100 unit
Maruarar menegaskan target percepatan dengan meminta agar dapat dilakukan groundbreaking pada minggu ini, sehingga masyarakat terdampak bencana dapat segera merasakan kehadiran negara dan kembali memiliki hunian yang aman dan layak.
“Saya ingin minggu ini dilakukan groundbreaking. Rakyat tidak boleh menunggu terlalu lama. Kita ingin mereka segera bangkit dan kembali memiliki tempat tinggal yang layak,” ujarnya.
Pertemuan dengan para Pemred ini sekaligus menjadi sarana komunikasi terbuka antara Kementerian PKP dan media untuk menyampaikan langkah-langkah konkret pemerintah dalam penanganan pascabencana, serta memastikan informasi yang diterima publik akurat, transparan, dan berimbang.
