Makassar – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI yang dilaksanakan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Minggu (13/12).
Kementerian PKP diwakili oleh Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat Budi Permana, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sulawesi III Bakhtiar, serta Kepala Satuan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Muin.
Selain membahas persiapan Natal dan Tahun Baru, dalam pertemuan tersebut Komisi V DPR RI meminta Kementerian PKP menyampaikan perkembangan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sulawesi Selatan. Menindaklanjuti hal tersebut, Staf Ahli Budi Permana memaparkan bahwa pada Tahun Anggaran 2025, alokasi program BSPS di Sulawesi Selatan mencapai 3.077 unit rumah yang tersebar di 21 kabupaten/kota.
Hingga pertengahan Desember 2025, realisasi fisik pembangunan telah mencapai 81,47%, sementara realisasi keuangan telah mencapai 100% . Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program BSPS di Sulawesi Selatan berjalan sesuai rencana dan dalam proses penyelesaian sesuai target.
Budi Permana menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, Kementerian PKP menerapkan Program Pemilihan Toko Terbuka (PTT) guna memastikan pemanfaatan bahan bangunan dilakukan secara terbuka dan tepat sasaran.
Dalam sesi diskusi, Anggota Komisi V DPR RI Teguh Iswara Suardi menyampaikan aspirasi terkait dampak bencana angin puting beliung yang melanda Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Ia meminta dukungan Kementerian PKP untuk membantu penanganan sekitar 10 unit rumah warga yang terdampak bencana.
Menanggapi aspirasi tersebut, Staf Ahli Budi Permana menyampaikan bahwa Kementerian PKP akan menindaklanjuti melalui Balai P3KP Sulawesi III dengan melakukan pengecekan lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memverifikasi kondisi rumah terdampak sekaligus mempersiapkan skema penanganan yang paling tepat sesuai ketentuan dan kebutuhan di lapangan.
“Kementerian PKP melalui Balai P3KP Sulawesi III akan melakukan verifikasi lapangan sebagai dasar penyiapan langkah penanganan terbaik bagi masyarakat terdampak,” ujar Budi Permana.
Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan DPR RI dan pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan program perumahan, termasuk BSPS dan penanganan rumah terdampak bencana, guna mewujudkan hunian yang layak dan aman bagi masyarakat.
