Bandung - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menjalin kerja sama dengan Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) melalui kegiatan Konsultasi Publik dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang diselenggarakan pada Jumat (19/12) di Kampus Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Jawa Barat.
Kegiatan ini merupakan wujud penguatan sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan perumahan perdesaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Imran, dan disaksikan oleh pejabat serta perwakilan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta jajaran pimpinan UNPAR.
Ruang lingkup kerja sama meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan perumahan perdesaan. Kolaborasi ini melibatkan dosen dan mahasiswa UNPAR dalam berbagai program strategis, antara lain dukungan penanganan perumahan pascabencana serta pembangunan rumah tapak di wilayah perdesaan, termasuk di Sumatera dan Papua.
Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat pendekatan berbasis riset dan inovasi dalam perumusan kebijakan perumahan.
Selain penandatanganan MoU, turut dilaksakanan konsultasi publik yang membahas berbagai tantangan penyediaan perumahan nasional, khususnya bagi generasi muda dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Sejumlah isu strategis turut dibahas, antara lain keterjangkauan pembiayaan, kenaikan harga hunian, ketersediaan dan status lahan, pelaksanaan program rumah susun, serta pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah dan pendekatan partisipatif kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan berharap masukan dari kalangan akademisi dapat memperkuat perumusan dan implementasi kebijakan perumahan yang lebih tepat sasaran.
Sinergi antara pemerintah dan Universitas Katolik Parahyangan diharapkan menjadi kontribusi nyata dunia akademik dalam mendukung agenda pembangunan perumahan nasional.
