Lombok Barat — Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I (BP3KP NT I) menjalani Penilaian Lapangan Zona Integritas oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PANRB. Penilaian lapangan ini merupakan tahapan lanjutan setelah sebelumnya BP3KP NT I mengikuti penilaian secara daring melalui Zoom. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). (03/09)
Penilaian lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung implementasi pembangunan Zona Integritas di lingkungan BP3KP NT I. Aspek yang menjadi perhatian mencakup tata kelola, perubahan budaya kerja, kualitas pelayanan publik, serta komitmen terhadap penerapan integritas dalam pelaksanaan tugas. Melalui penilaian ini, implementasi berbagai upaya pembangunan Zona Integritas dapat dilihat secara lebih menyeluruh.
Kegiatan penilaian juga menjadi kesempatan bagi BP3KP NT I untuk menunjukkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen dan indikator. Komitmen terhadap integritas terus didorong agar dapat tercermin dalam proses kerja maupun pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan budaya kerja yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan BP3KP NT I.
Dalam prosesnya, BP3KP NT I terus memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Zona Integritas menjadi bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut diharapkan dapat terus dijaga dan diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Penilaian lapangan oleh TPN Kementerian PANRB sekaligus menjadi momentum bagi BP3KP NT I untuk melakukan evaluasi dan penguatan terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. Seluruh jajaran berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam tata kelola, budaya kerja, dan pelayanan publik. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat.
