BERITA

Menteri PKP Maruarar Sirait meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan kepada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN ada untuk lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat. Namun demikian, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi lahan baik milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukkannya. "Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Menteri PKP saat menerima kunjungan kerja Menteri BUMN di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (22/4/2025). Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perumnas yang sekiranya bisa digunakan untuk laha

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Presiden Komisaris. Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta, Selasa (22/4/2025). "Saya banyak belajar dari Pak Jahja dan sudah bersahabat lebih dari 20 tahun. Kami selalu berdiskusi dan banyak mendapat masukan tentu berproses dan tidak bisa dipaksakan. Dan BCA siap memberikan dukungan pada program perumahan di Indonesia," ujar Menteri PKP. Menurut Menteri PKP, adanya dukungan BCA dalam pembiayaan perumahan di Indonesia sangat diperlukan. Salah satu hal penting yang menjadi kunci sukses BCA sebagai bank terbesar di Indonesia adalah soal kepercayaan dan track record dan investigasi dari perbankan terhadap nasabahnya. "Kementerian PKP ingin menjadi instansi pemerintah yang dipercaya publik. Hal ini jadi salah satu hal yang diperlukan. Bukan hanya presentasi dan interview saja tapi investigasi untuk melihat track record dan value dari konsu

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sepakat untuk melakukan pengecekan langsung ke sejumlah daerah terkait pembebasan biaya BPHTB dan PBG untuk MBR Yang masih belum berjalan dengan baik di lapangan. Hal itu dilakukan karena adanya pengaduan dan masukan dari sejumlah asosiasi pengembang perumahan yang masih menemui kendala di lapangan dalam implementasi pembebasan biaya pengurusan BPHTB dan PBG dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) "Hari ini saya bersama Mendagri telah bertemu dengan asosiasi pengembang yang menyampaikan data bahwa masih ada pemerintah daerah yang belum melaksanakan pembebasan biaya BPHTB dan PBG, serta percepatan proses penerbitan PBG bagi MBR ," ujar Menteri PKP dan Mendagri usai bertemu sejumlah asosiasi pengembang perumahan seperti APERSI, REI, Himperra, Pengembang Indonesia, Asprumnas Jaya, Apernas Jaya di Ruang Kerja Menteri PKP di Lantai 21 Wisma

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para pengembang wanita yang menjadi anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) untuk lebih bersemangat membangun rumah rakyat seperti semangat Raden Ajeng Kartini. Para pengembang Wanita APERSI diharapkan juga mampu membangun hunian layak dan terjangkau serta berkualitas sehingga rakyat bisa menghuni dan memiliki rumah layak huni bersama keluarganya. “Ada yang spesial di Hari Kartini tanggal 21 April. Saya minta para wanita yang menjadi anggota APERSI untuk bersama-sama menyanyikan lagu Kartini guna memacu semangat membangun rumah untuk rakyat,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Halal Bihalal Bersama Keluarga Besar APERSI di Jakarta, Senin (21/ 4/2025) malam. Menurut Menteri PKP, saat ini banyak wanita hebat yang menjadi pengembang perumahan termasuk menjadi anggota APERSI yang telah bekerja keras untuk mewujudkan hunian bagi rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karen