Kementerian PKP menggelar pembekalan strategis Keuangan & BMN pada 23–25 September 2025 di Ruang Amarilis, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Bogor. Kegiatan ini bertujuan memetakan proses bisnis dan menyusun SOP terstandar untuk mendukung tata kelola yang terintegrasi dan adaptif. Berlandaskan regulasi seperti UU Administrasi Pemerintahan, Perpres, dan Permen PKP terbaru, pembekalan ini mengintegrasikan Probis Keuangan & BMN dengan peta proses Kemen PKP (PKP-01 s.d. PKP-14), mencakup penganggaran, pengadaan, pelaporan, hingga pengelolaan kekayaan negara. Output kegiatan meliputi peta proses lintas unit, subproses, relasi, serta draft SOP makro dan rinci. Dokumen ini mendukung penerapan sistem digital seperti SIMAN dan SAKTI serta penguatan kontrol internal. Dengan tahapan kerja sistematis, Kementerian PKP berkomitmen mewujudkan tata kelola keuangan dan BMN yang transparan, efisien, dan berkelanjutan.

Kementerian PKP menggelar rapat pembekalan monitoring BSPS Tahun Anggaran 2025 pada Selasa, 23 September di Gedung Wisma Karya, Jakarta Selatan. Dipimpin Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, kegiatan ini dihadiri peserta lintas direktorat. Program BSPS menekankan keswadayaan masyarakat dalam membangun rumah layak huni. Monitoring lapangan menjadi kunci ketepatan sasaran dan kualitas pembangunan. Tahapan verifikasi CPB dan penetapan SK lokasi desa tengah berlangsung, didahului rembuk warga dan koordinasi lintas instansi. Pembekalan bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat monitoring melalui Kartu Kendali Konstruksi (K3M). K3M dan Rapid Assessment (RA) digunakan untuk supervisi kualitas rumah, baik manual maupun digital, oleh Tim Pendamping, PPK, dan Satker. Ke depan, diharapkan ada pembekalan lanjutan dan pedoman teknis rumah layak huni yang adaptif. Bersama, kita wujudkan hunian aman, sehat, dan bermartabat bagi masyarakat Indonesia.

Kementerian PKP menargetkan penyelesaian hunian tetap (huntap) bagi korban erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara rampung tahun ini. Direktur Jenderal Perumdes PKP, Imran, menegaskan hal tersebut saat meninjau lokasi pembangunan di Bolaang Mongondow Selatan, Jumat (19/9). Peninjauan melibatkan Pemda, BPKP, PLN, dan balai teknis Kementerian PUPR. Imran menekankan pentingnya air minum, pengelolaan sampah, dan administrasi perpindahan warga sebagai bagian dari keberlanjutan sosial dan lingkungan. Progres fisik huntap telah mencapai 86 persen, dengan listrik rumah warga terpasang dan fasilitas umum hampir selesai. Kendala teknis masih dihadapi, seperti longsor di area gereja, akses jalan belum tuntas, drainase terbatas, serta biaya listrik SPAM yang mencapai Rp6 juta per bulan. Meski begitu, Kementerian PKP berkomitmen menuntaskan program ini demi hunian layak dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.