Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP menggelar rapat pembahasan struktur dan anggota Satgas Pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan berlangsung pada Senin, 2 Februari 2026 di Gedung Learning Center BTN, Jakarta Selatan, dengan format luring dan daring. Rapat dihadiri jajaran pejabat eselon I, perwakilan Balai Papua I, Inspektorat, serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Agenda utama rapat adalah membahas struktur organisasi dan personel Satgas guna percepatan pembangunan rumah di Papua Pegunungan. Substansi Instruksi Presiden telah selesai dibahas, namun terdapat penyesuaian terkait alokasi anggaran yang masih menunggu tanda tangan empat menteri. Selain itu, LKPP menekankan pentingnya pelibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam pelaksanaan program.

Mekanisme pelaksanaan perencanaan teknis disepakati melalui jalur kontraktual penyedia jasa, bukan swakelola, karena waktu pelaksanaan dinilai memadai. Meski demikian, opsi swakelola tipe II tetap dipertimbangkan sebagai alternatif untuk mengantisipasi faktor keamanan wilayah.

Beberapa poin penting yang dibahas antara lain penentuan biaya personel tenaga ahli sesuai regulasi, verifikasi data BNBA oleh Bupati setempat, serta pemeriksaan ulang kualifikasi tenaga ahli oleh Inspektorat. Rapat juga menyepakati penggunaan tiga paket perencanaan teknis yang dilelang secara kolektif oleh Balai, dengan pengadaan dilakukan di pusat.

Penyesuaian tenaga ahli turut dilakukan, di mana posisi Ahli GIS diganti menjadi Ahli Geologi untuk mengantisipasi kendala struktur tanah dan pondasi. Selain itu, direkomendasikan penggunaan Ahli Planologi (PWK) untuk mendukung pemetaan geospasial dan tata ruang. BP3KP Papua I ditargetkan menyelesaikan RAB agar dokumen segera difinalisasi.

Sebagai tindak lanjut, Satgas akan memperkuat koordinasi lintas sektoral dengan BIG dan ATR/BPN, menambah tenaga ahli pemetaan, serta menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan LKPP. Struktur Satgas juga telah direvisi, dengan penambahan Sekretaris Jenderal PKP sebagai Pengarah dan penunjukan Pak Alex sebagai Ketua Tim Koordinator Kabupaten Jayawijaya. Kementerian PKP menegaskan komitmen mempercepat pembangunan hunian layak di Papua Pegunungan melalui kolaborasi terstruktur dan berkelanjutan.