BERITA

Dalam rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi di Kota Manado, Sulawesi Utara dilakukan kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI pada Rabu (16/04) di Rumah Dinas Gubernur Sulawesi Utara. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Imran menyampaikan bahwa perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia memiliki tantangan yang cukup besar. Berdasarkan data BPS dan Susenas, backlog perumahan kepemilikan mencapai angka 9.9 juta, backlog RTLH kelayakan 26.9 juta dan yang tidak memiliki rumah dan tinggal di hunian RTLH 4,5 juta. Selain itu, di Sulawesi Utara sendiri backlog perumahan dan RTLH mencapai puluhan ribu.

Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melakukan koordinasi mengenai penyusunan peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR di Indonesia. Hal tersebut dilakukan Untuk penyesuaian inflasi selama beberapa tahun terakhir dan memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk memiliki rumah bersubsidi. "Saya sangat salut dengan dukungan Menteri Hukum yang menerima kami dengan sangat hangat dan cepat sehingga kami benar-benar di support terkait peraturan di sektor perumahan dengan sangat profesional," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian Hukum, Kamis (16/4/2025) malam.

Gerakan gotong royong mewujudkan rumah untuk rakyat (membangun & merenovasi) terus berlanjut, setelah memulai kick-off di Kecamatan Johar Baru, DKI Jakarta bersama Yayasan Buddha Tzu Chi. Sore ini, bersama Sekretaris Jenderal, Irjen dan Direktur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, kami menerima Bapak Aguan, Bapak Ahmad Lutfi Gubernur Jawa Tengah; Herman Suryatnan Sekretaris Daerah Jawa Barat; M. Farhan Wali Kota Bandung; dan Bapak Sudewo Bupati Kabupaten Pati. Pertemuan membahas persiapan penyaluran CSR Buddha Tzu Chi untuk renovasi rumah; 500 unit di Jawa Barat dan 500 unit di Jawa Tengah. Saya percaya, sebagaimana arahan Presiden Prabowo, kepercayaan menjadi modal utama untuk membangun kolaborasi, menyelesaikan berbagai persoalan rakyat khususnya di sektor perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara tegas akan menyelesaikan dan menuntaskan masalah Meikarta dengan memanggil sejumlah pihak untuk duduk bersama. Dirinya pun langsung melayangkan surat undangan kepada sejumlah pihak seperti James Riady dan John Riady serta Masyarakat Konsumen Perumahan Meikarta serta Harian Kompas untuk menyelesaikan hal tersebut. "Kami telah mengirimkan surat resmi ke sejumlah pihak yakni James Riady dan John Riady serta Masyarakat Konsumen Perumahan Meikarta dan pertemuan akan dilaksanakan Rabu depan tanggal 23 April 2025 mendatang. Saya juga menyampaikan surat secara resmi kepada Harian Kompas untuk mengawal penyelesaian persoalan kerugian akibat pengembang Meikarta sampai tuntas. Mohon do'a dan dukungannya, kawal sampai tuntas," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait saat melakukan konferensi pers kepada wartawan di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).