Menteri PKP Berikan Kunci Rumah Subsidi Untuk Dai, Guru Ngaji, Aktivis Islam dan Pegawai Ormas Islam
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan Kementerian PKP akan bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyediakan rumah subsidi bagi Dai, Guru Ngaji, Aktivis Islam dan Pegawai Organisasi Kemasyarakatan Islam. "Kini saatnya guru ngaji juga bisa memiliki rumah subsidi pemerintah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat memberikan sambutan pada Tasyakur Milad 50 Tahun Majelis Ulama Indonesia bertemakan "MUI Berkhidmar Untuk Kemaslahatan Umat dan Keharmonisan Bangsa" di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025) malam.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mempertimbangkan pendirian lembaga khusus seperti Bulog yang fokus pada sektor perumahan. Usulan ini disampaikan dalam pertemuan resmi di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (25/7/2025), sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan pemasaran dan penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat.
Wakil Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, didampingi oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera 2, melakukan kunjungan kerja ke salah satu pabrik produsen material pendukung pembangunan perumahan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Jumat, (25/07/2025). Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian untuk kesiapan program penyediaan rumah layak huni. Dalam pertemuan dialog terbuka bersama para pekerja di Pabrik Garuda Tile, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah memaparkan gagasan inovatif terkait penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan dekat dengan lokasi kerja bagi masyarakat pekerja.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk lebih gencar mensosialisasikan manfaat dan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah subsidi. Hal itu diperlukan guna mencapai target kuota FLPP tahun ini yakni 350.000 unit rumah. "Ada kabar menggembirakan di sektor perumahan dimana pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP bagi masyarakat meningkat dari 220.000 menjadi 350.000 di tahun 2025. Ini merupakan wujud nyata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pro rakyat," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat rapat bersama jajaran pimpinan BP Tapera mengenai program KPR FLPP bagi masyarakat di Kantor Kementerian PKP Wisma Mandiri II, Jakarta, Jum'at (25/7/2025) malam.